Ini Rekap Materi Sidang Kabinet Jokowi di IKN
Penajam, IDN Times - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memimpin Sidang Paripurna Kabinet yang pertama kali digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin pagi (12/8/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Turut hadir dalam acara ini adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan sejumlah undangan lainnya.
“Sidang paripurna kabinet ini istimewa karena dilaksanakan pertama kali di IKN Nusantara,” kata Jokowi saat membuka sidang.
1. IKN sebuah kanvas yang mengukir masa depan
Ia menyatakan bahwa IKN Nusantara adalah kanvas untuk mengukir masa depan Indonesia, dan tidak semua negara memiliki kesempatan serta kemampuan membangun ibu kotanya dari nol.
Jokowi menjelaskan bahwa Nusantara dibangun dengan konsep forest city, yang dipenuhi dengan kehijauan, bukan kota beton atau kaca, serta didukung teknologi modern sebagai smart city dan dirancang sebagai kota yang nyaman ditinggali.
“Kita merasakan pagi tadi betapa sejuk, dingin, dan segarnya udara pagi ini karena indeks kualitas udara sangat rendah, yaitu pada angka enam,” ujarnya.
2. Pindah pola pikir kita pindah mindset
Padahal, lanjut Jokowi, angka maksimal yang dianggap baik adalah 50, sementara banyak kota lain saat ini sudah di atas angka tersebut.
“Kepindahan ke ibu kota Nusantara ini bukan hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga perpindahan pola pikir, pola kerja, dan mobilitas. Di sini, semuanya menggunakan kendaraan listrik dan energi hijau,” tuturnya.
Di Ibu Kota Nusantara, bangunan-bangunannya dirancang sebagai green building dan aksesibilitasnya diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda. Ekonomi yang dikembangkan di IKN juga berfokus pada ekonomi hijau dan digital.
“Ekonomi yang akan dikembangkan di IKN meliputi ekonomi hijau, ekonomi digital, pusat data, pusat keuangan, dan sektor lainnya,” jelas Jokowi.
3. Keuntungan lebih khusus Kabupaten PPU
Jokowi menambahkan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di Jawa, dan pemerintah ingin memeratakan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa, termasuk Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Populasi di Jawa, tambah Jokowi, sudah sangat besar, mencapai 56 persen dari total penduduk Indonesia, dan ini menjadi pertimbangan untuk memindahkan ibu kota. Jakarta sebagai ibu kota saat ini sudah sangat padat.
4. PMI bulan Juli masuk level kontraksi
Presiden juga mengungkapkan bahwa per hari ini, investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai Rp56,2 triliun dari 55 proyek yang sudah groundbreaking. Proyek-proyek tersebut terdiri dari enam proyek pendidikan, tiga kesehatan, sepuluh retail dan logistik, delapan hotel, dua energi dan transportasi, serta berbagai proyek lainnya.
“Saya juga ingin menyoroti PMI (Purchasing Manager Index) yang setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut, pada bulan Juli masuk ke level kontraksi,” ungkap Jokowi.
Hal ini perlu diwaspadai dengan hati-hati karena beberapa negara di Asia juga mengalami PMI di bawah 50, seperti Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, dan Malaysia 49,7.
“Komponen yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor produksi yang minus 2,6, pesanan baru minus 1,7, dan tenaga kerja minus 1,4. Saya ingin dicari penyebab utamanya dan segera diantisipasi,” tegas Jokowi.
5. Penurunan karena permintaan domestik melemah
Jokowi menyatakan, penurunan PMI sudah terjadi sejak empat bulan terakhir disebabkan berbagai faktor, seperti beban impor baku yang tinggi, fluktuasi rupiah, atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke negara.
Presiden tekankan penting belanja produk lokal dan penggunaan bahan baku lokal, juga perlindungan terhadap industri dalam negeri, Hal ini mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah.
“Ini, karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama, sehingga harus bisa mencari pasar non tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor,” pungkas Presiden Jokowi.
