Kasus Tokoh Adat Dayak di Kutim, karena Penutupan Jalan Sawit

Polisi mengatakan, masyarakat adat Dayak Modang Long Wai melakukan aksi pemortalan atau penutupan akses perkebunan sawit pada 30 Januari 2021 lalu. Tiga tokoh adat diduga turut terlibat aksi penutupan jalan mempergunakan kayu ini. 

Atas tidakan tersebut, warga yang merasa dirugikan lantas melaporkan ke Polres Kutim.

Rauf mengatakan, status jalan tersebut ternyata adalah Jalan Kabupaten Kutim menghubungkan Desa Long Tesak dan Long Mesangat. Status jalan tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutim Nomor 620 Tahun 2012. 

"Jadi yang melaporkan itu warga yang merasa dirugikan. Itu jalan kabupaten," jelasnya.

Rauf mengatakan, terdapat 20 orang yang diduga turut serta dalam aksi tersebut. Di antara mereka, tampak tiga tokoh adat ada di tengah aksi penutupan jalan.

Polisi sudah menerima laporan masyarakat mengeluhkan kejadian ini. Pihaknya langsung melakukan pemanggilan pertama kepada ketiga tokoh itu sebagai saksi.

"Tanggal 8 Februari itu kami panggil tidak hadir dengan tanpa alasan yang jelas, kemudian kami panggil lagi tanggal 11 Februari," tuturnya.

Lanjut dia, dua panggilan tersebut pun tidak ditanggapi oleh ketiganya. Akhirnya, polisi meminta petugas lapangan menghadirkan ketiganya ke hadapan penyidik, Sabtu (27/2/2021).

"Kebetulan kami dapat informasi bahwa saksi berada di perjalanan," imbuhnya.

Polres Kutim menerima 16 laporan keberatan adanya aksi penutupan jalan perkebunan kelapa sawit ini. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor yang seluruhnya warga setempat. 

Proses penyelidikan akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Untuk proses penyidikan tetap berlanjut karena kita harus memberikan kepastian hukum. Sudah 16 orang (melapor)," kata dia.

Berbekal laporan pengaduan warga ini, polisi lantas melakukan penyelidikan kasusnya. Termasuk di antaranya meminta keterangan para saksi terlapor yang berada di lokasi kejadian.

Kuasa hukum terlapor, Bernard Marbun mengatakan, warga adat Dayak Modang punya hak menutup akses jalan perkebunan kelapa sawit. Pihak perusahaan selama 15 tahun ini, menurutnya, sudah menduduki hutan adat masyarakat tanpa izin. 

"Masyarakat punya hak melindungi kepentingan aset tanah mereka," tegas pengacara LBH Samarinda ini. 

Bernard mengatakan, pihak perkebunan tidak pernah mengindahkan teguran resmi masyarakat adat termasuk menolak membayar denda adat sudah diberikan. Selama ini, katanya, warga adat sudah berusaha menempuh jalan damai diadakan pemerintah daerah. 

Di sisi lain, Bernard memastikan, warga adat tidak mengganggu kepentingan akses transportasi publik  melintasi jalanan tersebut. Warga hanya menutup akses jalan bagi kendaraan pengangkut crude palm oil (CPO) perusahaan kelapa sawit. 

Persengketaan warga adat dengan PT Subur Abadi Wana Agung (SAWA) sudah terjadi 15 tahun silam. Perusahaan dituduh menduduki hutan adat seluas 4 ribu hektare. 

Masyarakat adat Dayak Modang Long Wai turun-temurun tinggal menetap Desa Long Bentuq Kecamatan Busang Kutim. Populasi masyarakatnya hanya 250 jiwa dengan mata pencaharian berburu dan berladang.

Semasa 2006 silam, Kabupaten Kutim menerbitkan izin pembukaan perkebunan kelapa sawit seluas 14.350 hektare di Busang. Area perkebunan atas nama SAWA ini bersinggungan dengan hutan adat warga.

Masyarakat Dayak Modang lantas berinisiatif memblokir akses kendaraan pengangkut CPO milik SAWA. Warga berpegang ketentuan Surat Keputusan Pemprov Kaltim di mana isinya melarang aktivitas kendaraan perkebunan sawit dan batu bara melintasi jalanan umum.

Warga memblokir jalan sejak tanggal 30 Januari hingga 10 Februari 2021. Warga akhirnya harus berurusan dengan aparat hukum.