Kelola Dana Desa, Kepala Desa dan Direktur BUMDes se-PPU Ikuti Bimtek

Aji Sofyan menuturkan tugas kepala desa ke depan akan semakin berat dan penuh tanggung jawab dengan adanya berbagai macam alokasi dana baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), maupun bantuan keuangan dari visi misi Bupati. Pelatihan ini untuk membantu agar penggunaan dana untuk desa tidak menyalahi peraturan dan undang-undang.

Dana Desa berasal dari  transfer APBN, dan semua kegiatan untuk penggunaan dana tersebut sudah dipatok oleh Kementerian Desa.

"Kadang persoalan muncul di list tidak ada, sementara realita di lapangan justru ada, itu kan jadi masalah. Contoh ada desa yang belum teraliri listrik dan air bersih, sementara di program dana desa tidak terdaftar untuk listrik dan air tapi malah program yang lain. Ini bisa di-back up melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD," kata Aji Sofyan saat dihubungi via telepon.

Selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, masih ada sumber lain yaitu Bantuan Keuangan yang diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan desa.

"Kalau dana dari APBD Kabupaten / Kota 10 persen minimal adalah hak desa. Kalau visi misi bupati ini berbentuk bantuan keuangan," ujar Aji Sofyan. 

Ia menjelaskan, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud akan menggelontorkan dana Rp300 miliar untuk percepatan pembangunan pedesaan se-PPU. Di Kabupaten PPU sendiri terdapat 30 desa. 

Aji Sofyan menuturkan di lapangan ada banyak kendala yang dihadapi para kepala desa, antara lain kendala yang berhubungan dengan regulasi. Tidak semua kepala desa mengetahui regulasi yang terbaru. Selain itu ada pula hal-hal yang belum disosialisasikan dengan baik sehingga belum dipahami dengan baik oleh kepala desa. 

Selain itu, problem lain adalah yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan. Meskipun ada pendamping tapi potensi untuk terjadi kesalahan tetap ada. 

Aji menjelaskan seluruh penggunaan DD, ADD, dan Bantuan Keuangan Umum maupun Khusus dalam rangka desa menjadi lebih mandiri.

"Ada indikatornya Indeks Desa Membangun. Kita menginginkan semua uang yang digelontorkan di desa mengacu kepada Indeks Desa Membangun (IDM)," kata Aji Sofyan yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

Setiap tahun ada penilaian dari Kementerian Desa mengenai IDM dan status desa. Desa akan dikategorikan menjadi desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

Aji Sofyan mengharapkan melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan diharapkan terjadi peningkatan akselerasi ilmu pengetahuan, capacity building kepala desa maupun direktur BUMDes meningkat, dan seluruh hambatan di tingkat desa dan BUMDes dapat segera dikelola dengan baik.