Kematian Akibat COVID-19 di Balikpapan Naik 300 Persen

Sebelumya telah dilakukan penutupan sementara di Gedung Gabungan Dinas di Jalan Sudirman, yakni Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah.

Juga Sekretariat Daerah di Kompleks Kantor Wali Kota Balikpapan dan Dinas Komunikasi & Informatika (khusus Bidang e-Government yang berkantor di Setda). Serta Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR). 

Kini Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan juga dikarantina. Selain gedung pemerintahan, Lapangan Merdeka juga ditutup menjelang HUT RI.

"Tim Gugus Tugas akan melaksanakan pembatasan di area publik, pada hari Jumat sampai Minggu (14 -16 Agustus) akan dilakukan penutupan di area publik seperti di Lapangan Merdeka dan beberapa tempat," ujar Rizal.

Selain itu Rizal mengimbau untuk pengusaha rumah makan, dan cafe untuk melayani pesanan take away atau tidak makan di tempat. 

"Rumah-rumah makan, restoran dan cafe-cafe lebih banyak melayani pemesanan melalui online. Saya mohon kepada masyarakat untuk memahami kebijakan ini untuk menahan terus terjadinya lonjakan dari yang terkonfirmasi positif," kata Rizal.

Melonjaknya kasus COVID-19 dari waktu ke waktu di Balikpapan semakin signifikan. Angka kematian akibat COVID-19 bahkan meningkat hingga 300 persen. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty yang akrab disapa Dio mengatakan, "Untuk kasus terkonfirmasi positif kenaikan lebih dari 200 persen, dan kasus kematian pada bulan ini naik 300 persen," ujarnya.

Selain itu, penambahan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit juga membuat rumah sakit rujukan COVID-19 di Balikpapan hampir mencapai batas maksimal pasien. Pemerintah Kota Balikpapan pun telah meminta rumah sakit untuk menambah jumlah ruang isolasi.

Bahkan muncul wacana untuk membuat rumah sakit darurat. Meskipun demikian, prosesnya tidak mudah. Rumah sakit darurat ini direncanakan dibuat di Embarkasi Haji Balikpapan. Selain masalah perekrutan tenaga dokter dan perawat, izin juga mesti disiapkan.

"Tahapan rumah sakit darurat pertama bersurat ke gubernur, dan bersurat ke Kementerian Kesehatan. Jika Kemenkes memberi izin, maka pembiayaan pasien akan diberikan seperti rumah sakit lainnya. kalau Kemenkes tidak memberi izin maka pembiayaan akan ditanggung daerah," ujar Dio.