Kerja Sama Media Kini Diatur! Ini Ketentuan Lengkap Pergub Kaltim 49/2024

Pergub ini mengatur bahwa hanya media massa yang memiliki badan usaha resmi dan struktur redaksi yang jelas yang bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah. Faisal menekankan bahwa legalitas adalah syarat utama untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Berikut sejumlah syarat kerja sama berdasarkan Pergub 49/2024:

1. Syarat Badan Usaha:

• Harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

• Mempunyai pengesahan Kemenkumham

• Memiliki NPWP dan Surat Keterangan PKP

• Kantor redaksi berdomisili di Kaltim, lengkap dengan alamat dan boks redaksi

• Terdaftar dalam organisasi konstituen Dewan Pers

• Aktif minimal dua tahun

2. Syarat Redaksi:

• Pemimpin redaksi memiliki sertifikat wartawan utama

• Maksimal memimpin dua perusahaan media

• Redaktur memiliki sertifikat madya

• Wartawan memiliki sertifikat wartawan muda

• Pemimpin redaksi wajib ber-KTP Kalimantan Timur

3. Klasifikasi Media: Grade A, B, dan C

Untuk memudahkan pembinaan dan seleksi, media dibagi menjadi tiga kategori:

• Grade A: Terverifikasi faktual oleh Dewan Pers

• Grade B: Terverifikasi administrasi atau menyertakan surat pernyataan pendaftaran

• Grade C: Memenuhi seluruh syarat Pergub dan sedang dalam proses verifikasi

Langkah ini diambil karena banyaknya media tanpa legalitas yang menawarkan kerja sama kepada OPD. Menurut Faisal, ini tidak bisa dibiarkan karena akan mempersulit pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

“Legalitas media itu bukan soal administrasi semata, tapi juga soal perlindungan terhadap masyarakat, jurnalis, perusahaan pers, dan juga pemerintah daerah,” ungkapnya.

Pergub ini disebut sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem media yang sehat, adil, dan profesional di Kaltim. Pemerintah ingin memastikan bahwa hanya media yang benar-benar kredibel yang bisa menjadi mitra informasi publik.

“Ini adalah langkah maju. Kita ingin ekosistem media di Kaltim sehat, adil, dan berkualitas,” pungkas Faisal.