Kutai Barat, IDN Times - Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai menjelaskan birokrasi yang harus ditempuh dalam setiap upaya perbaikan jalan, membuat jalan-jalan yang ada di Kutai Barat alami kerusakan berlarut-larut.
“Karena jalan ada kelasnya dan setiap kelas itu beda-beda penanggung jawab," katanya dilaporkan Antara di Barong Tongkok Kutai Barat Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (15/4/2023).
Menurut dia, ada jalan negara yang dibangun dan dipelihara melalui APBN, ada jalan provinsi yang pembangunan dan pemeliharaannya pakai dana APBD provinsi dan ada jalan kabupaten atau kota dengan dana APBD kabupaten-kota.
Bahkan sekarang juga ada jalan desa yang diadakan sebagai hasil musyawarah desa dan dibangun dengan menggunakan dana desa.
Dengan demikian, lanjut Ketua DPRD, kewenangan perbaikan terhadap kerusakan jalan terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten.
Ridwai mencontohkan, sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sekolaq Darat adalah jalan provinsi karena dibangun dengan dana dari APBD Kaltim. Jalan itu menjadi penghubung ke Melak dan Barong Tongkok, tiga kecamatan pembentuk Sendawar, ibukota Kutai Barat.
Karena itu, ketika jalan-jalan itu ada yang rusak, maka hal tersebut dilaporkan ke Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Bentuknya bisa aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD Kaltim dari Kubar, atau juga laporan dinas terkait.
“Dan akhirnya setelah sekian lama dan sekian tahun diusulkan, baru tahun 2023 ini usulan perbaikan itu disetujui untuk dapat anggaran lebih besar,” kata Ridwai.
Kedatangan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi melihat langsung kondisi jalan tersebut turut membantu mempercepat proses.
“Jadi bukannya kita tidak perduli seperti apa yang dikeluhkan oleh masyarakat di media sosial. Sebagai wakil rakyat, kami sudah datangi Dinas PUPR Kaltim, minta bantuan wakil-wakil kita di DPRD Kaltim di Samarinda, juga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim di Balikpapan, hingga Kementerian PUPR,” jelas Ridwai.
Kepada instansi-instansi tersebut dipaparkan keadaan jalan-jalan di Kutai Barat.
Para anggota DPRD asal Kubar juga menguatkan penjelasan itu.
Namun karena usulan perbaikan dan pembangunan datang dari seluruh Indonesia, atau juga dari daerah lainnya di Kaltim, maka baru tahun ini Kubar mendapat anggaran.
“Antara lain anggaran untuk perbaikan ruas jalan antara Simpang Belusuh, Kecamatan Siluq Ngurai, hingga simpang tiga Mentiwan, Kecamatan Melak, proyek akan mulai dikerjakan setelah Lebaran ini,” lanjut Ridwai.
Bahkan sebagian peralatan kerja sudah ada di lapangan.
Pada kesempatan ini juga Ketua DPRD Kubar minta para pengguna jalan dengan tonase besar seperti truk-truk pengangkut minyak sawit mentah ataupun batu bara yang turut menggunakan jalan masyarakat, agar turut pula memelihara jalan tersebut.
Bila jalan rusak setidaknya membantu dengan memperbaiki sementara agar aman dan bisa dilalui. “Jangan sampai masyarakat harus mengancam memblokir jalan dulu baru mau bantu perbaikan,” tegas Ridwai.