KPK Ciduk Bupati Kutai Timur dan Istrinya, Ini Komentar Wagub Hadi

03 Jul 2020, 16:44 WIB

Yuda Almerio

News

Channel

Add as Preferred source

KPK Ciduk Bupati Kutai Timur dan Istrinya, Ini Komentar Wagub Hadi

(Gedung KPK atau lebih dikenal sebagai gedung Merah Putih) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Samarinda, IDN Times - Operasi tangkap tangan (OTT) di Kaltim terjadi di dua lokasi, Samarinda dan Kutai Timur. Delapan orang diamankan. Namun di Jakarta lembaga antirasuah ini juga beraksi, 7 ditangkap. Totalnya 15 orang.

Informasi yang dihimpun IDN Times dari belasan orang ini sejumlah pejabat aparatur sipil negeri (ASN/PNS) ikut diboyong KPK termasuk Bupati Kutim, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang merupakan ketua DPRD Kutim. Menanggapi itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengaku terkejut. Sebab yang ditangkap tak hanya bupati tapi juga istrinya.

“Ya kaget lah, dapat kabar tadi pagi. Karena dia (bupati Kutai Timur) teman juga,” kata Hadi Mulyadi saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Jumat (3/7/2020).

1. Wagub Hadi ingatkan kepala daerah lain agar taat dengan pengelolaan keuangan

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (IDN Times)

Sementara untuk proses hukumnya, kata dia, menyerahkan kepada KPK untuk menelusuri kasus tersebut. Dan berharap ini bukan persoalan besar dan bisa diselesaikan. Namun demikian harus utamakan asas praduga tak bersalah.

“Saya minta kepada siapa saja pejabat daerah (juga kepala daerah) harus taat dengan pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

2. Menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Kutim

Sementara itu terpisah, Pejabat(Pj) Sekprov Kaltim Muhammad Sabani menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Kutim terkait pejabat ASN yang terkena OTT KPK pada Kamis malam, 2 Juli 2020.

“Kan sudah otonomi. Kita tunggu keputusannya saja sesuai asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

3. Sabani pastikan tak ada ASN Pemprov Kaltim yang terlibat

Sekprov Kaltim Muhammad Sabani (Biro Humas Pemprov Kaltim/Istimewa)

Tim KPK sempat menangkap sejumlah orang di Samarinda termasuk Kutim, totalnya delapan orang. Namun Sabani menggaransi tak ada pejabat atau ASN dari Pemprov Kaltim yang dibawa KPK.

“Tidak ada (dari pejabat Pemprov Kaltim), belum dapat informasi juga,” pungkasnya.