Samarinda, IDN Times - Memindahkan pusat pemerintahan alias balai kota Samarinda, tampaknya bukan sekadar wacana. Bagaimana tidak, pemindahan itu mendapat lampu hijau dari Ketua DPRD Samarinda, Siswadi. Kata sepakat itu diperoleh tatkala Pemkot Kota Tepian mengadakan Konsultasi Publik.
"Balai kota sudah terlalu kumuh, gubernur sebelumnya (Awang Faroek) juga menyarankan demikian (memindahkan balai kota)," katanya, Kamis (7/11).
Politisi PDI Perjuangan Samarinda itu menerangkan, bila memindahkan pusat pemerintahan ibu kota provinsi Kaltim merupakan agenda lawas yang baru sekarang diangkat kembali.
Pada periode pertama Syaharie Jaang sebagai wali kota bersama wakilnya, almarhum Nusyirwan Ismail, dirinya sudah setuju dengan rencana tersebut. Namun pemindahan itu tak mengikuti empat usulan lokasi, yakni Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, lalu Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, kemudian Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Lantas ke mana pilihan Siswadi mengerucut?
"Idealnya (menurut) kami, pusat kegubernuran yang pindah. Kantor gubernur juga perlu penyegaran," ujarnya.
Dengan kata lain, Pemprov Kaltim harus mencari lokasi baru untuk kantor barunya. Maklum, menurutnya wilayah Benua Etam itu luas sehingga bisa memilih lokasi mana saja yang cocok seturut dengan kriteria pemprov.
Itu sebabnya, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang bisa berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim Isran Noor karena pemindahan tentu bertalian dengan anggaran. Urusan itu, Pemprov Kaltim lebih dari cukup dibandingkan Pemkot Samarinda.
"Saat ini calon lokasi (pusat pemerintahan Samarinda) sedang disiapkan. Pasti ada keunggulan dan kelebihannya," terangnya.
Kendati demikian, Siswadi lebih memilih kegubernuran sebagai wadah baru pusat pemerintahan Kota Tepian. Bila semua sudah lengkap termasuk kerangka pembiayaan hingga desain maka pemindahan itu ideal dilakukan. Mengenai detail ongkos pemindahan memang tak bisa sekali karena lazimnya pasti masuk proyek kontrak tahun jamak (multiyear contract).
"Minta bantuan pusat juga bisa, sebab kalau menunggu mampu juga tak akan bisa," tuturnya.
Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mengaku sepakat dengan usulan pusat pemerintahan Kota Samarinda pindah ke kegubernuran Kaltim, Jalan Gajah Mada. Sebab menurutnya, ide tersebut bakal jadi masukan baru bagi Tim Percepatan Pemindahan Pusat Pemerintahan Samarinda, apalagi anggaran pemkot terbatas. Nantinya semua usulan akan dikaji lagi untuk menentukan mana yang terbaik.
"Tak masalah itu merupakan masukan, Desember nanti penentuannya," tegas Sugeng yang juga ketua Tim Percepatan Pemindahan Pusat Pemerintahan Samarinda.
Dia menambahkan, untuk pemindahan tersebut pihaknya sudah begitu siap. Bahkan agendanya sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Setelah penentuan Desember mendatang selanjutnya masuk agenda masterplan, daya dukung dan daya tampung.
Bila semua tahapan itu dilalui, masih ada jenjang lain yang mesti dilewati, termasuk urusan anggaran. Jika semua sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan Detail Engineering Design (DED). "Jadi prosesnya masih panjang," pungkasnya.