Masyarakat Dayak Minta Kepastian Status Tanah di Lokasi Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Bambang telah berkomunikasi dengan masyarakat suku Dayak ini dalam Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, yang digelar Kamis (17/10) pagi di Jakarta.

Selain masalah status kepemilikan tanah tempat tinggal, masyarakat Dayak juga meminta hutan adat.

Bambang menuturkan, "Kita kan juga bisa mengembangkan sistem hutan sosial, dimana penduduk lokal bisa memanfaatkan wilayah hutan untuk keperluan pertanian mereka tanpa kemudian ada kepemilikan. Tapi mereka boleh menggunakan lahan tersebut untuk kehidupan mereka," jelasnya.

Selain itu, Bambang juga menegaskan akan tetap memberdayakan masyarakat lokal untuk proyek pembangunan IKN.

Ia menuturkan, "Akan dibutuhkan sangat banyak pekerja. Estimasi setiap Rp1 triliun pembangunan infrastruktur, itu membutuhkan 14 ribu pekerja. Kalau Rp10 triliun saja, berarti 140 ribu pekerja, kan?"

Proyek IKN pasti akan mengundang banyak pekerja dari luar daerah, namun ia memastikan tidak mungkin hanya mengandalkan pendatang.

Besarnya nilai proyek pembangunan IKN membuka peluang bagi pekerja lokal Kalimantan Timur, sehingga masyarakat setempat tetap akan mendapatkan kesempatan dan keuntungan dengan adanya proyek IKN.

"Mendatangkan pekerja dari luar juga susah jadi otomatis kita secara alamiah akan mengutamakan yang di dalam," jelasnya.

Pembangunan ibu kota negara diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp466 triliun.

Artinya proyek pembangunan IKN akan sangat banyak menyerap tenaga kerja. Pembangunan IKN akan dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga 2024.

Pada tahap awal pembangunan akan difokuskan pada fasilitas infrastruktur utama, seperti jalan, drainase, dan bendungan untuk menyuplai air bersih ke kawasan IKN.