Pemkab Penajam Paser Utara Tunggu Aturan Turunan tentang UU IKN

Regulasi turunan UU IKN tersebut, seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), hingga peraturan menteri (Permen) mengatur teknis IKN Nusantara.

“Kami harus terlibat dalam pembahasan peraturan selanjutnya, agar kepentingan PPU terakomodasi  dalam aturan turunan itu,” pintanya. 

Dikatakannya, Pemkab  PPU menginginkan ada alokasi anggaran khusus agar bisa sejalan dengan pembangunan di IKN baru bernama Nusantara itu. Di mana memiliki konsep smart forest city dikelilingi oleh hutan hijau asri dengan teknologi modern. 

“Hal ini agar pembangunan antara wilayah pusat negara dan daerah sekitarnya tidak jomplang. Kami menginginkan ada kesetaraan dalam pembangunan infrastruktur nantinya. Keinginan ini pernah disampaikan saat saya lakukan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” katanya.

Ia tidak ingin ada kesenjangan antara kemajuan infrastruktur di IKN dengan Kabupaten PPU. Apabila terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur, maka pemindahan IKN tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat kabupaten PPU.

Terpisah Ketua Komisi II DPRD PPU dari Partai Keadilan Sejahtera Wakidi juga meminta pemerintah tak hanya fokus ke pembangunan kawasan inti IKN saja, namun juga kepada daerah penyangganya untuk mengimbangi pembangunan kawasan inti IKN.

“Harusnya nanti, ada sinergitas perencanaan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat  dalam jangka waktu tertentu. sehingga ada peran yang bisa dilakukan daerah di sekitar IKN termasuk PPU 

Ditambahkannya, DPRD sebagai legislatif daerah juga akan mempertanyakan kondisi administratif Kabupaten PPU. Setelah Kecamatan Sepaku menjadi bagian otorita IKN dan keluar dari wilayah PPU. 

Sementara itu anggota Komisi II DPRD PPU dari Partai Demokrat Syarifuddin HR mengungkapkan, sekarang PPU belum memiliki banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. 

Ia mencontohkan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah di PPU hanya memiliki satu rumah sakit tipe C, fasilitasnya pun belum mampu melayani masyarakat secara maksimal. Sementara diprediksi pada 2024 mendatang banyak pendatang masuk wilayah IKN secara besar-besaran.

“Sedangkan sektor pendidikan, kita juga belum memiliki fasilitas pendidikan lanjutan, seperti perguruan tinggi atau universitas. Sedangkan bagi kami di PPU selaku wilayah penyangga utama IKN keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan jadi faktor yang penting,” tegasnya. 

Menurutnya, tidak mungkin semua pendatang akan tinggal di wilayah Sepaku, pasti ada yang berdomisili di  daerah sekitarnya. Sehingga pemerintah pusat harus mempersiapkan pendirian universitas negeri selevel dengan di Pulau Jawa agar SDM masyarakat lokal bisa bersaing nanti.

“Semua persoalan  itu menurut saya bisa teratasi, apabila pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus ke PPU skema bantuan dari pusat nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Kalau hanya tergantung dengan APBD PPU setiap tahunnya hanya kisaran Rp1 triliunan, tentu sangat sulit PPU bisa seimbang dengan IKN,” pungkasnya.