Pemprov Kalsel Tiadakan WFH, Gubernur Khawatir Dianggap Seperti Libur
Banjarbaru, IDN Times - Pemerintah pusat memerintahkan Work From Home (WFH), namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non-ASN.
Keputusan ini sudah final diambil Gubernur Kalsel H Muhidin, sejak Senin (6/4/2026). Muhidin melihat kondisi mobilitas dan pelaksanaan pekerjaan di lingkup Pemprov Kalsel saat ini dinilai masih sangat terkendali. Juga belum ada urgensi yang mengharuskan pegawainya bekerja dari rumah.
“Kita sudah merapatkannya, hasilnya tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ucap Muhidin.
1. Pertimbangan Gubernur
Lebih lanjut, Gubernur Muhidin menyoroti potensi penurunan produktivitas jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal selama WFH. Muhidin khawatir sistem kerja jarak jauh justru disalahpahami sebagai hari libur oleh sebagian pegawai.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat gawai atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
2. Antisipasi penyalahgunaan waktu kerja
Selain masalah pengawasan, kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi pegawai memanfaatkan waktu WFH untuk bepergian ke luar daerah. Hal ini dinilai dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang telah direncanakan.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Oleh karena itu, bekerja langsung di kantor tetap dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menjaga ritme kinerja birokrasi dan memastikan efisiensi anggaran daerah tetap berjalan di jalur yang tepat.
3. Tetap fokus pada peningkatan kapasitas
Meski menolak opsi WFH, Pemprov Kalsel tetap berkomitmen menjaga produktivitas pegawainya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperbanyak kegiatan peningkatan kompetensi dan koordinasi tatap muka.
“Rencana hari Jumat nanti, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama pejabat Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja pegawai secara langsung,” pungkas Muhidin.
