PPU Mendapat 22 Dapur Layanan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Meski demikian, Tohar mempertanyakan apakah jumlah SP tersebut ditentukan berdasarkan proporsi penerima manfaat—seperti siswa, santri pondok pesantren, dan ibu hamil—atau mempertimbangkan jangkauan layanan dari setiap satuan pelayanan.

“Itu masih perlu diklarifikasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.

Dalam Rakor tersebut, lanjut Tohar, pemerintah daerah didorong untuk segera mengambil langkah konkret guna mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama di Kabupaten PPU yang juga dikenal dengan nama Benua Taka.

“Setelah mendengar pemaparan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, pemahaman tentang MBG yang sebelumnya masih membingungkan kini semakin jelas arahnya,” tuturnya. 

Tohar menegaskan bahwa pemerintah pusat menginginkan seluruh pemangku kepentingan di daerah turut menyukseskan program MBG. Oleh karena itu, Pemkab PPU akan segera melakukan rapat konsolidasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan langkah-langkah strategis.

“Tugas utama pemerintah daerah adalah membina para stakeholder yang memiliki kompetensi dalam penyediaan dan penyiapan bahan pangan untuk program MBG, termasuk memastikan ketersediaan komoditas yang dibutuhkan,” jelasnya.

Selain itu, sektor pertanian juga akan didorong untuk berperan aktif dalam program ini.

“Di lingkup pertanian, kita akan membina petani lokal agar mereka dapat memanfaatkan peluang ini. Namun, tantangannya adalah apakah kita mampu memenuhi kebutuhan program MBG dari sumber lokal,” kata Tohar.

Hingga saat ini, Pemkab PPU masih menunggu kepastian lokasi pendirian 22 dapur layanan tersebut.

“Kami belum tahu secara detail di mana saja SP akan ditempatkan, sektor mana yang akan menjadi fokus, serta bagaimana sistem pembangunannya. Satuan pelayanan ini identik dengan dapur layanan, sehingga perlu perencanaan matang,” tambahnya.

Tohar menegaskan bahwa Pemkab PPU mendukung penuh implementasi program MBG dan siap berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Untuk mendukung percepatan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, diperlukan langkah-langkah strategis agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.