Program Makan Siang Gratis Terancam Gagal Dijalankan di Banjarmasin

Banjarmasin, IDN Times - Program makan siang gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto rencananya akan mulai diterapkan pada Januari 2025.
Program ini menyasar siswa PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Namun, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), masih menghadapi tantangan untuk merealisasikannya karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1. Menunggu petunjuk pemerintah pusat

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, ada indikasi bahwa pembiayaan program ini akan dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
"Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Tanggal 7 nanti, seluruh kepala daerah akan dikumpulkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul untuk membahas program ini," ujar Ibnu.
Ia juga menyebutkan bahwa selain kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD juga diundang untuk hadir.
2. Masalah besar jika makan gratis dibebankan ke APBD

Ibnu berharap program makan siang gratis ini memiliki panduan teknis yang jelas, agar pelaksanaannya bisa diatur dan diformulasikan sesuai kebutuhan daerah. Di Banjarmasin, terdapat sekitar 88 ribu siswa yang berpotensi menerima manfaat program ini.
Jika dihitung dengan alokasi Rp15 ribu per porsi makan, maka diperlukan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya.
"Jika semua beban ditanggung daerah, itu akan menjadi kendala. Terlebih, penyesuaian APBD 2025 sudah kita lakukan dan tengah dibahas," ujarnya.
3. Bila dihitung setahun butuh Rp250 miliar

Ahmad Baihaqi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mengungkapkan bahwa pihaknya siap menjalankan program tersebut dan bahkan telah melakukan uji coba.
Namun, ia mengakui besarnya anggaran yang diperlukan akan menjadi tantangan bagi Banjarmasin, yang pendapatan daerahnya sebagian besar berasal dari sektor jasa dan hiburan. Dengan estimasi Rp15 ribu per siswa setiap hari, total anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp250 miliar per tahun.
“Kami berharap ada dukungan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat untuk mendukung program ini. Intinya, kami siap melaksanakan program makan siang gratis, asalkan anggaran mencukupi,” kata Baihaqi.


















