Ratusan Investor akan Berinvestasi dalam Pembangunan di IKN

Bambang mengatakan, pembangunan Kota Nusantara menjadi prioritas pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Kota yang diharapkan berkelanjutan dan mendorong perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Pemerintah sudah menargetkan pendanaan pembangunan IKN yang mengandalkan 80 persen anggarannya mengandalkan investasi swasta. 

“Indonesia sudah berkomitmen bahwa dana pembangunan kota berasal dari APBN hanya 20 persen dan sisanya investor," paparnya. 

Ia menyatakan tingginya minat negara-negara sahabat untuk berinvestasi di IKN dapat dilihat dari delegasi dari Korea, Jepang dan Swiss yang telah berkunjung langsung ke IKN, untuk mengamati kemajuan pembangunan dan mengeksplorasi peluang investasi.

Termasuk dalam delegasi negara Jepang para pengusaha untuk melihat kemajuan pembangunan dan menilai potensi investasi.

Untuk memfasilitasi investasi IKN, pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. 

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan IKN.

Diterangkannya, kebijakan ini dirancang agar IKN bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang Indonesia-sentris. Ia pun berharap para pelaku usaha dapat membantu menjadikan kota ini sebagai pusat penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa depan bagi Indonesia.

”Pembangunan IKN merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi yang besar antara pemerintah dan pelaku bisnis. Kota ini dibangun dari awal di atas lahan hijau, yang memberikan kesempatan unik untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan efisien,” kata Bambang.

Menurutnya, potensi investasi di IKN sangat besar dengan peluang di berbagai sektor, termasuk perumahan, transportasi, energi dan pariwisata. Kota ini juga diharapkan menjadi pusat inovasi, dengan pemerintah berencana untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan serta menarik perusahaan teknologi ke kota tersebut.

Bambang menyatakan, progres pembangunan saat ini adalah langkah penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal ke IKN. 

“Saya sangat mengapresiasi semua pihak, khususnya teman-teman di Kemen PUPR yang telah bekerja keras dalam membangun infrastruktur di IKN. Progres pembangunan yang signifikan tentunya akan menumbuhkan kepercayaan seluruh pihak, bahwa Indonesia benar-benar serius dalam membangun ibu kota baru yang berkelanjutan dan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan datang,” tegasnya.

Terpisah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, progres fisik pembangunan IKN sudah mencapai 25 persen. Ia optimis bahwa pemindahan ibu kota baru sudah bisa dimulai pada Agustus 2024 depan.

Beberapa sarana prasarana, telah dibangun seperti jalan arteri, jalan tol, bendungan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan air minum, dan juga landmark sumbu kebangsaan.

“Lalu, untuk sisi pembangunan kantor dan istana presiden progresnya masing-masing sudah mencapai 5,8 persen dan 8 persen. Ada beberapa bagian dari IKN yang pembangunannya sudah 100 persen selesai, seperti antara lain, jalan logistik yang memiliki tiga ruas dan Embung Mentawir,” urainya. 

Kemudian Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten PPU ditargetkan dapat mulai diisi air atau impounding pada Juni 2023. Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik, sebanyak 2 ribu liter per detik untuk IKN dan sisanya 5 ratus liter per detik untuk Balikpapan.

Sementara itu, tambah Basuki, peta rencana detail tata ruang (RDTR) IKN menunjukkan bahwa daerah hijau perhutanan mendominasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Wilayah KIPP sendiri akan berdiri di atas lahan seluas 6.671 hektare, di mana sebagian besar dari daerah itu akan ditutupi hutan. 

“Hutan itu terbentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut KIPP IKN. Sementara, gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP dan Istana kepresidenan akan menjadi kompleks terluas di kawasan pemerintahan,” pungkasnya.