Saksi Ahli dari UI: Jaksa Mengambil Risiko karena Lanjutkan Kasus Zam

Selama memberikan kesaksiannya, Eva menilai terjadi kelalaian luar biasa sudah dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menerima pelimpahan berkas kasusnya dari kepolisian. Apalagi seperti diketahui, kasus persengketaan kepemilikan aset tanah PT Duta Manuntung ini masih bergulir dalam sidang perdata di Mahkamah Agung. 

Menurut Eva, penyidik semestinya langsung menghentikan sementara proses penyidikan kasus penggelapan menjerat Zam, sembari menunggu kepastian kepemilikan aset tanah menjadi sengketa. Sekaligus juga sebagai dasar untuk menentukan apakah ada unsur pidana dari proses kepemilikan aset tanah. 

"Kelalaian luar biasa bagi penuntut umum sehingga kasusnya bisa P21 (Berkas dianggap lengkap oleh jaksa). Semestinya bila menghadapi kasus seperti ini, penyidik harus segera melakukan skorsing kasusnya, sembari menunggu hasil keputusan sidang hukum perdata sedang berjalan," tegasnya. 

Apalagi sidang kasus perdata dan pidana menjerat Zam ini saling terkait satu dengan lainnya. 

"Selesaikan dulu perkara perdatanya, kecuali kasusnya tidak saling terkait. Seperti contohnya, satu kasus pembunuhan dan kasusnya lainnya tentang perkara waris," tegas Eva. 

Sengketa kepemilikan lima aset PT Duta Manuntung dan Zam memang masih bergulir dalam sidang perdata di Mahkamah Agung. Hampir bersamaan waktunya, perusahaan ini melaporkan Zam ke Mabes Polri atas tuduhan penggelapan aset sertifikat hak milik (SHM) nomor 1313, 3146, hak guna bangunan (GHB) nomor 4993, dan 1067.

Sertifikat nomor 2863 kerap muncul dalam pemeriksaan saksi-saksi. 

Objek tanah kasus pidana dilaporkan sebagian besar sama dengan kasus perdata.

Eva melanjutkan, pasal 372 semestinya untuk penggelapan barang bergerak. Karena itu tidak tepat digunakan untuk persoalan aset tidak bergerak seperti tanah. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, seharusnya menggunakan pasal 385.

"Itu pun jika menyangkut sengketa kepemilikan, seharusnya ditemukan dulu pemilik yang sah melalui peradilan perdata," paparnya saat menjawab pertanyaan Mansuri, Pengacara Hukum Zam. 

Hakim Ketua Ibrahim Palino menyela, dengan memberikan ilustrasi, bahwa jika di dalam sengketa kepemilikan itu ditemukan tindak pidana, apakah peradilan pidananya bisa dilanjutkan.

"Tidak bisa dilanjutkan. Tetap harus menunggu keputusan perdatanya dulu," tegas  Eva. "Keputusannya onslag."

Keputusan onslag atau lengkapnya onslag van rechtavervolging adalah keputusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana.

Hakim anggota Arif Wisaksono ikut mempertanyakan persoalan kasusnya yang harus menunggu kepastian hukum perdata. Di sisi lain, menurutnya, hakim juga berkewajiban untuk secepatnya memutuskan suatu perkara dalam proses persidangan. 

Jika untuk memutus suatu perkara pidana, lanjut Hakim Arief, harus menunggu keputusan perkara perdata terlebih dahulu, sampai kapan suatu perkara pidana bisa diputuskan. "Jika perkara perdata tidak putus juga sampai kiamat, apakah keputusan pidana harus menunggu sampai kiamat juga," tanya Arief.

Eva tegas menyatakan harus ditunggu sampai perkara perdatanya diputuskan. "Prinsip hukum pidana itu adalah kehati-hatian," katanya, "Dalam hukum pidana itu tidak boleh menduga-duga," katanya. 

Pengadilan Negeri Balikpapan menggelar sidang ke-12 dengan terdakwa Zam yang dikenakan pasal 372 yakni melakukan penggelapan, pasal 374 melakukan penggelapan dalam jabatan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam persidangan ini, JPU Afrianto membacakan berita acara pemeriksaan Dahlan Iskan sebagai pemegang saham mayoritas PT Duta Manuntung. Pihak penasihat hukum terdakwa sudah meminta agar bos Jawa Pos ini memberikan kesaksiannya secara langsung maupun daring.

Hingga tiba waktu sidang, Dahlan Iskan tetap saja tidak juga hadir di Pengadilan Negeri Balikpapan. 

Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino pun memerintahkan agar kesaksiannya dibacakan secara utuh di dalam persidangan. "Bacakan seutuhnya. Jangan dikurangi sedikit pun. Karena begitulah diatur di dalam KUHAP," tegasnya.

KUHAP adalah kitab undang-undang hukum acara pidana.

Zam langsung membantah kesaksian Dahlan Iskan tentang adanya rekening perusahaan yang menggunakan atas nama terdakwa, "Tidak bebar itu Yang Mulia," tegas terdakwa Zam.

Dahlan menyatakan adanya kebijakan dari induk perusahaan, yakni Jawa Pos, bahwa pembelian aset perusahaan berupa tanah menggunakan nama direksi. Tujuannya agar aset dimaksud bisa cepat proses pembuatan sertifikatnya dan langsung berupa SHM, bukan SHGB.

Terdakwa menanggapi bahwa dirinya pernah menjadi direksi PT Jawa Pos selama sebelas tahun dan menjadi direksi PT Duta Manuntung selama 24 tahun, tidak pernah mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Dan kenyataannya, lanjut terdakwa, tiga sertifikatnya yang dipersoalkan, sejak awal pembelian berupa SHGB. Bukan langsung SHM.

"Pada waktu saya membeli aset-aset tanah yang dipersoalkan itu, tidak ada nama Jawa Pos di dalam daftar pemegang saham PT. Duta Manuntung," tegas Zam.

Selain kesaksian Dahlan Iskan, jaksa juga membacakan kesaksian pejabat Bank Mandiri Laksmi Wulandari, Pakar Perdata Universitas Sumatra Utara Ok Sadikin, Glasnosta, dan Rusmiyati, istri dari Alariansyah (Alm) yang tanahnya di Banjar Baru dibeli oleh terdakwa.

Zam membantah kesaksian Rusmiyati. Ia membeli tanah tersebut dari Alariansyah pada tahun 1999 sebelum berdirinya PT Duta Banua Banjar. Anak perusahaan Kaltim Pos ini mengklaim melunasi pembayaran tanah kepada Rusmiyati.

"Harganya tidak sebesar tanda terima yang ditunjukkan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP)," ungkap Zam.