Soal Eks Lokalisasi Samarinda, DPRD Sinyalir Libatkan Prostitusi Anak

01 Apr 2021, 19:00 WIB

Warga eks Lokalisasi Loa Hui Samarinda mengungsi ke tempat aman (IDN Times/Yuda Almerio)

Samarinda, IDN Times - Rencana penutupan eks lokalisasi Samarinda di kawasan Solong dan Loa Hui dapat dukungan dari para legislator. Maklum saja, sebelumnya dua lokasi ini memang resmi tak beroperasi lagi pada Juni 2016. Aksi penutupan dilakukan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Awang Faroek Ishak yang menjabat sebagai Gubernur Kaltim kala itu.

“Makanya kami heran bisa beroperasi lagi. Saya sendiri ikut memulangkan di Pelabuhan Semayang waktu itu. Ada 550 orang dan diberikan satunan juga,” kata Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda saat dikonfirmasi pada Kamis (1/4/2021) sore.

1. Penutupan lokalisasi di Samarinda sudah punya payung hukum

Ilustrasi Prostitusi (IDN Times/Mardya Shakti)

Tahun berganti, rupanya kembali ada aktivitas di dua lokasi, yakni Solong dan Loa Hui. Komisi I dan IV sudah pernah membahas hal ini, sayangnya aktivitas mereka terganjal izin. Disebut-sebut kedua wadah ini mengantongi lampu hijau untuk beraktivitas. Puji pun menduga, usaha karaoke hanya menjadi kedok menutupi kegiatan prostitusi. Itu sebab pihaknya sangat setuju dengan agenda penutupan tersebut.

“Payung hukumnya sudah jelas di Perda Kaltim No 3/2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,” sebutnya.

2. Dewan menduga eks lokalisasi di Samarinda ada yang mendalangi

ilustrasi wadah lokalisasi (Red Light District Amsterdam Tours/Pinterest.com)

Menjadi ketakutan politisi Partai Demokrat ini adalah aktivitas prostitusi tersebut melibatkan anak di bawah umur. Hal-hal itulah yang tak ingin dikehendaki. Jangan sampai terjadi. Dari analisis sementara, para pekerja lokalisasi itu memang sempat pulang. Boleh jadi ada yang kembali ke Samarinda kemudian melanjutkan pekerjaan lamanya.

“Kami duga memang ada yang mengelola. Dan sebagian besar dari mereka ini susah kembali ke masyarakat. Jadi pilihannya sangat sedikit. Apalagi sedang pandemik, semuanya serba sulit,” tegasnya.

3. Pemerintah diminta bijak, jangan sampai penutupan menambah beban pengangguran

Ilustrasi perdagangan orang. (IDN Times/Sukma Shakti)

Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Samarinda lainnya juga sepakat dengan agenda penutupan eks lokalisasi ini. Padahal sebelumnya sudah pernah ditutup empat tahun lalu. Meski demikian dirinya menegaskan agar pemerintah bisa bijak saat beraksi. Warga di dua eks lokalisasi ini harus benar-benar didata. Jangan sampai ada yang terlewat.

“Selain itu, harus ada solusi juga. Kita tak ingin aksi ini hanya menambah pengangguran,” pungkasnya.