Terungkap! 4.000 Hektare Tambang Ilegal Ditemukan di Kawasan IKN

Satgas mencatat telah menemukan lebih dari 4.000 hektare area tambang tanpa izin di wilayah delineasi IKN. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan semua bentuk aktivitas ilegal.

“Kami telah memasang plang larangan agar tidak ada pihak mana pun melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung. Seluruh aktivitas ilegal akan ditindak tegas, dan para pengusaha tambang wajib melakukan reforestasi di bekas area tambang mereka,” ujar Basuki saat meninjau Bukit Tengkorak.

Langkah penertiban ini, kata Basuki, merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan IKN berlangsung sesuai prinsip keberlanjutan.

Dukungan terhadap langkah tegas Otorita IKN juga datang dari berbagai lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang diwakili Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, menegaskan kesiapan untuk mengawal setiap langkah penegakan hukum di wilayah IKN.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung Otorita IKN dalam menyelesaikan penanggulangan aktivitas ilegal ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penegakan Pidana Kementerian ESDM, Ma’mun, mengimbau masyarakat agar segera mengurus legalitas usaha mereka.

“Kasihan kekayaan alam kita yang besar kalau dimanfaatkan secara ilegal. Silakan masyarakat mempelajari bagaimana mengurus administrasinya agar usaha bisa terdaftar secara legal,” katanya.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto, menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi.

“Ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Otorita IKN untuk membersihkan wilayah IKN dari tambang ilegal dan aktivitas ilegal lainnya,” ujarnya.

Basuki meneruskan langkah penegakan hukum di IKN ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pemberantasan tambang ilegal di seluruh Indonesia. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan target penindakan terhadap 1.063 kasus tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

"Pada tahun 2025, Satgas juga menemukan aktivitas tambang batu bara ilegal di Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku. Dari hasil temuan tersebut, petugas menyita 3.000 metrik ton batu bara dan 7 unit truk bermuatan ilegal yang kini diserahkan ke Polda Kaltim untuk proses hukum lebih lanjut," beber dia.