TPAS Manggar Tak Sanggup Tampung Sampah Pembangunan IKN

Balikpapan, IDN Times - Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (UPTD TPAS) Manggar Muhammad Haryanto menyatakan, TPA Manggar tidak sanggup menerima kiriman sampah proses pembangunan dari Ibu Kota Negara (IKN).
Hal itu karena TPA Manggar juga kewalahan menampung sampah dari masyarakat Kota Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Saya yakin Badan Otorita Nusantara pasti telah mengkaji juga alternatif soal ini, kami sih maunya jangan sampai sampah dari sana masuk juga ke sini, karena sampah kita sekarang saja kan hampir penuh,” ujar Haryanto, Jumat (29/7/2022).
1. Tersisa dua zona yang masih bisa diisi

Dari tujuh zona landfill atau tempat pembuangan sampah, lima zona sudah terisi penuh. Tersisa dua zona yang masih dapat diisi.
Namun kata Haryanto, di zona enam itu pun juga hampir penuh.
“Ya, kira-kira sisa 30 persen lagi, penuh sudah itu kalau zona enam. Tapi persentase secara keseluruhan juga sisa 30 persen saja lagi,” terangnya.
2. Tak memungkinkan menerima sampah IKN

Secara kapasitas, TPAS Manggar dibangun di atas lahan seluas 45 hektare. Dari luas tersebut, 17 hektare dijadikan landfill atau tempat pembuangan sampah. Sementara sisa luasan lainnya digunakan untuk pembangunan sarana lain.
“Artinya sangat tidak memungkinkan sampah dari sana (IKN) dibuang ke sini karena kita sudah tidak punya lahan lagi kan,” jelasnya.
Dari informasi yang diterimanya, Otorita IKN berencana akan membuat sanitasi landfill di lahan di dekat IKN. Tetapi hal itu wacana.
Sedangkan pembangunan sudah berjalan, artinya sampah pembangunan IKN pasti akan dibuang di TPAS Manggar, mengingat jaraknya yang lebih dekat.
3. Kondisi tak memungkinkan untuk membuat landfill baru

Sementara untuk membuat landfill baru, Haryanto menuturkan, saat ini kondisi tidak memungkinkan. Selain pembangunan IKN sudah berjalan, tentunya butuh anggaran yang cukup besar lagi.
Ditambah persoalan pembebasan lahan yang mesti diselesaikan.
“Itu saja zona landfill lima, enam, dan tujuh merupakan bantuan dari Kementerian PUPR, dengan dana Rp165 miliar, luar biasa kan kalau kita mau bikin baru,” kata dia.
Lanjutnya, hanya ada satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memuat lebih banyak sampah. Dengan menunggu penguraian di sanitasi landfill yang penuh.
“Setelah itu baru bisa kami gali lagi. Hanya itu alternatifnya,” tutupnya.



















