Wali Kota Balikpapan Minta Dukungan untuk Raih Penghargaan KLHK

Pemkot Balikpapan komitmen dalam penataan ruang di mana 52 persen ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sisanya baru diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan tinggal. 

Kemudian melarang adanya tambang batu bara di Kota Balikpapan serta pengurangan wadah plastik sekali pakai.

“Untuk indikator kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup terlihat dalam capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kota Balikpapan yang mana mana pada tahun 2020 mencapai indeks 63,54 naik dari tahun 2019 lalu yang 60,19,” papar  Rahmad.

Adapun upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan indeks lingkungan hidup fokus pada enam isu utama yakni, tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, perkotaan dan tata kelola lingkungan.

Untuk tata guna lahan beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Balikpapan pengawasan dan pengendalian perizinan pemanfaatan ruang, mewajibkan pembangunan bendali setiap pembangunan perumahan, penanganan lahan kritis dengan perbaikan kualitas tanah, melakukan konservasi ruang terbuka hijau.

“Ruang terbuka hijau Balikpapan sekitar 17.430 hektare, terdiri dari hutan lindung, taman wisata alam,hutan mangrove, serta taman dan hutan kota,” jelasnya.

Terkait isu kualitas air, katanya, Kota Balikpapan berupaya peningkatan pengawasan perizinan bagi seluruh pelaku usaha, perumusan Perwali Pemanenan air hujan untuk mendorong air permukaan menjadi air baku secara alami.

“Sedangkan untuk isu kualitas, di mana indeks kualitas udara di Kota Balikpapan masih tergolong baik dengan nilai indeks 88,92 pada 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan indeks tahun 2019 yang berada di angka 88,42,” paparnya.

Rahmad menabahkan, pada isu risiko bencana di Kota Balikpapan terbagi wilayah kecamatan yang rawan bencana longsor dan bencana banjir, adapun beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Balikpapan untuk mengurangi risiko bencana ini seperti tidak memberikan izin mendirikan bangunan di lokasi yang rawan longsor, melakukan normalisasi saluran drainase, mewajibkan setiap perizinan pembangunan perumahan dan industri untuk melakukan pembukaan lahan secara bertahap.

“Kita akan membangun bendali yang dilengkapi dengan pintu air,” ungkapnya.

Selanjutnya pada isu perkotaan di mana pada kasus timbunan sampah di Kota Balikpapan pada 2020 rata-rata di angka 481,8 ton per hari.  Sehingga untuk mengantisipasi tingginya timbunan sampah tersebut beberapa kebijakan dikeluarkan.

“Upaya kami dalam hal tersebut yakni dengan mengeluarkan Perwali Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga,serta penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengurangan produk atau kemasan plastik sekali pakai, serta pemanfaatan pengelolaan gas metana,” paparnya.

Terakhir isu tata kelola lingkungan salah satu kekuatan yang dimiliki Kota Balikpapan adalah partisipasi aktif warganya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya program CGH dan Eco Office menjadi agenda tahunan yang dilombakan. 

Tujuannya agar memacu semangat warga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing.

“Di mana untuk tahun 2020 penentuan isu prioritas di Kota Balikpapan melalui analisa data dan dokumen, kajian dengan melakukan konsultasi publik yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat,” tutupnya.