TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Cegah COVID-19, Pemda PPU Butuh Rp26 Miliar untuk Sembako Gratis

Pemda tanggung sembako seluruh warga selama 14 hari

Ilustrasi toko sembako (ANTARA FOTO/Arnas Padda)
Verified
Ervan Masbanjar

Penajam, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, bakal memberikan kebutuhan sembako gratis bagi seluruh masyarakat PPU, apabila rencana pengetatan mobilitas masyarakat diberlakukan.

Pengetatan tersebut berupa pengawasan aktivitas keluar masuk orang ke wilayah PPU dan kegiatan masyarakat di luar rumah. Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di PPU.

"Jika rencana penerapan pengawasan dengan ketat itu dilaksanakan, maka Pemkab akan memberikan sembako gratis kepada masyarakat PPU secara menyeluruh," ujar Wakil Bupati PPU, Hamdam kepada IDN Times, Senin (30/3) di ruang kerjanya.

1. Rencana pengetatan mobilitas sosial hingga kini masih dalam proses perumusan Pemkab

Gunakan masker, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud pimpinan rakor rencana pengawasan ketat dalam penanganan COVID-19 (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Hamdam menerangkan, hingga kini kebijakan pengetatan mobilitas sosial masyarakat, masih dalam proses perumusan Pemkab PPU, baik teknis maupun sumber anggarannya untuk pemberian sembako gratis.

Jika dalam perumusan tersebut anggarannya sudah tersedia, lanjutnya, maka Pemkab PPU akan secara menyeluruh menyerahkan kebutuhan Sembako kepada semua masyarakat yang berada 54 desa/kelurahan pada empat kecamatan se PPU.

2. Kebutuhan anggaran sembako secara gratis tersebut diperkirakan mencapai Rp26 miliar

Wabup PPU. Ir. H. Hamdam (IDN Times/ Ervan Masbanjar)

Hamdam membeberkan, kebutuhan anggaran pemberian sembako bagi masyarakat secara gratis tersebut mencapai sekitar Rp26 miliar untuk kebutuhan 14 hari selama masa pengetatan mobilitas warga.

"Sementara sumber anggaran sedang kami rumuskan nilainya sekitar Rp26 miliar dan jika memungkinkan akan menggunakan anggaran pembangunan fisik dan perjalanan dinas. Apalagi selama dua tiga bulan kedepan ditiadakan perjalanan dinas bagi pegawai Pemkab PPU," jelas Hamdam.

Meskipun memungkinkan menggunakan anggaran pembangunan fisik dan anggaran perjalanan dinas, tambahnya, namun sebelumnya harus dilakukan penyesuaian atau perubahan dalam APBD PPU. Itu dilakukan agar dana pemerintah aman digunakan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Topik:
virus corona
Virus corona di kaltim
Penajam Paser Utara
Sembako
Berita Terkini Lainnya

Tunggu Keputusan KPU RI, Bacaleg Masih Bisa Perbaiki Berkas

Air Minim, Petugas Gunakan Detergen Padamkan Karhutla di Kalsel

Perumda Air Minum Penajam Beri Diskon Bagi Pelanggan, Cek Syaratnya!

Sekolah di Banjarmasin Keluhkan Persoalan Perundungan Antar Siswa

Guru di Long Ikis Ditangkap Polisi atas Kasus Pencabulan Siswa

Kejari PPU Memeriksa PNS dalam Kasus Korupsi Pelabuhan Benuo Taka

Pemkot Samarinda Mempermudah dalam Pengurusan Syarat Usaha

Demo Ormas Dayak di Balikpapan Diwarnai Aksi Sembelih Babi Inisial RG

Begal Pemecah Kaca Mobil Marak di Kalbar, Modusnya Mengejutkan!

Belasan Negara Tertarik untuk Berinvestasi dalam Pembangunan IKN