Ironis, Kaltim Daerah Penghasil SDA Justru Kurang Sejahtera
82% desa di Kaltim masuk kategori desa tertinggal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar Diskusi Hulu Migas hari Kamis (11/7) di Hotel Jatra, Balikpapan.
Acara Diskusi Hulu Migas ini menghadirkan 3 orang narasumber yang memberikan informasi terkini tentang kontribusi hulu migas, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Bimo Epyanto, dan Dr. Aji Sofyan Effendi, SE.M.Si. Dosen Universitas Mulawarman, dan juga Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Universitas Mulawarman.
Diskusi bertema" Kontribusi Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai Penggerak Perekonomian dan Pengembangan Industri di Daerah", dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Syaifudin.
"Produksi hasil migas masih menjadi tulang punggung APBN dan APBD, kegiatan migas mendukung perkembangan pembangunan di Daerah," jelasnya Syaifudin.
Ia menjelaskan saat ini SKK migas terus berupaya menggandeng minat investor untuk meningkatkan aktivitas hulu migas melalui kegiatan eksplorasi demi menemukan cadangan migas baru.
Baca Juga: 5 Perusahaan Migas Timur Tengah Ini Giat Investasi di Indonesia
1. Daerah penghasil kurang sentuhan Dana Bagi Hasil (DBH)
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Dr. Aji Sofyan Effendi mengatakan, jika berbicara soal kontribusi hulu migas pasti akan memancing pro dan kontra. Dana bagi hasil yang digelontorkan dari pusat tampaknya tidak berpihak banyak terhadap daerah penghasil.
Adji mencontohkan, pembangunan terhadap jalan tol, Balikpapan - Samarinda yang panjangnya sekitar 99 kilometer serta jembatan Pulau Balang yang tidak rampung- rampung dikerjakan hingga saat ini. Ini salah satu contoh saja bagaimana Dana Bagi Hasil dari dua sektor migas dan batu bara tidak berpihak banyak pada daerah penghasil.
"Berapa tahun itu jalan tol dikerjakan 'tidak tuntung jua'," jelasnya dengan bahasa Banjar yang artinya tidak selesai-selesai.
Adji menambahkan, secara mikro kontribusi SKK Migas badan perusahaan migas lainnya sudah dirasakan, menambahnya lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran yang ada di Kaltim.
"Banyak kontraktor, pastinya banyak menyerap tenaga kerja lokal, dan itu yang sudah di rasakan di Kaltim," pungkasnya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Kebagian Deviden 2,59 Juta Dolar AS dari Sektor Migas