TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Launching Pilkada 2020, KPU Balikpapan Masih Berhutang Rp900 Juta 

Buntut ketidakjelasan dana hibah

IDN Times/Maulana

Balikpapan, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Balikpapan terancam akan berhutang karena belum cairnya dana hibah untuk pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Balikpapan.

Sekretaris KPU Kota Balikpapan Sabrani mengatakan pihaknya kesulitan dalam melaksanakan persiapan Pilkada karena dana hibah yang sudah dialokasikan belum cair.

"Kami akan pertanyakan hal ini ke  Pemerintah Kota Balikpapan, karena tahapan persiapan Pilkada sudah jalan," kata Sabrani yang biasa disapa Alek ketika diwawancarai wartawan di Sekretariat KPU Kota Balikpapan, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Tahapan Pilkada Balikpapan Dimulai, Pemkot Gelontorkan Rp73 Miliar

1. Sesuai aturan anggaran seharusnya cair 14 hari setelah NPHD

IDN Times/Maulana

Sekitar Rp28,1 miliar anggaran untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Balikpapan 2020 akan dicairkan pada tahun 2019 ini. Jumlah tersebut mencakup dari 40 persen dari anggaran yang disetujui oleh Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) Kota Balikpapan. Total anggaran yang disetujui untuk  pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 tercatat mencapai Rp73 miliar. Sisanya akan dicairkan dalam APBD 2020 mendatang.

Jumlah anggaran tersebut merupakan alokasi dana hibah yang dimasukkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan dan Kepolisian Resort Kota Balikpapan. 

Dana tersebut akan dialokasikan kepada KPU Kota Balikpapan sebesar Rp22 miliar dari Rp53 miliar anggaran yang disetujui, Bawaslu Kota Balikpapan sebesar Rp4,6 miliar dari Rp11,5 miliar dan Polres Balikpapan Rp1,5 miliar dari Rp7,8 miliar.

Alek menjelaskan berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang mekanisme pencairan dana Pilkada, seharusnya dana untuk pelaksanaan Pilkada  dicairkan 14 hari setelah dilakukan penandatanganan NPHD yang dilaksanakan pada 19 September 2019 lalu.

"Seharusnya pada saat launching kemarin sudah cair, karena sudah 14 hari. Tapi sekarang belum ada kejelasan," katanya.

2. KPU berhutang Rp900 juta untuk launching Pilkada

IDN Times/Surya Aditya

Akibat anggaran yang belum cair, KPU Kota Balikpapan terpaksa berhutang untuk membiayai pelaksanaan persiapan Pilkada Balikpapan termasuk untuk launching Pilkada 2020 pada 9 Oktober lalu.

Alek menjelaskan dalam pelaksanaan launching Pilkada di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) DOME Balikpapan, KPU Balikpapan masih berhutang sekitar Rp900 juta.

Anggaran tersebut menyangkut pembayaran event organizer dan beberapa keperluan dalam pelaksanaan launching Pilkada.

"Launching belum dibayar, harapannya dana hibah dari pemerintah kota segera cair," ujarnya.

Baca Juga: Pilkada 2020, Kepala Daerah Mundur Jika Kembali Mencalonkan Diri 

Berita Terkini Lainnya