TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jalan Tol, Proyek Megah yang Membuat Warga Sekitarnya Meringis

Aksi keluh kesah kerap ditangani secara berlebihan

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km siap beroperasi (dok. Jasa Marga)

Balikpapan, IDN Times - Pembangunan jalan tol yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko "Jokowi" Widodo, menjadi salah satu proyek strategis yang membawa dampak besar di setiap daerah. 

Hasil yang diberikan, mulai dari peningkatan ekonomi, kecepatan menuju titik kawasan satu ke kawasan lainnya menjadi sekian dari manfaat mega proyek ini.

Namun di balik itu semua pemerintah juga harus berhadapan dengan para pemilik lahan yang terdampak dari pengerjaan ini. Yakni bayang-bayang persoalan ganti rugi lahan juga ikut mengitari.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur (Kaltim) masih banyak warga pemilik lahan terdampak. Mereka mengklaim belum mendapat kompensasi atas beton yang berdiri di tanah mereka. Yang akhirnya menjadi konflik berkepanjangan. 

Meski berkali-kali disuarakan, nyatanya hingga kini belum ada titik terang untuk persoalan tersebut. 

Sampai akhirnya terdengar beberapa kali aksi dilakukan.

Baca Juga: Warga Gelar Tikar dan Tiduran di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

1. Empat tahun tak ada kejelasan

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km siap beroperasi. (dok. Jasa Marga)

Keresahan itu akhirnya ditumpahkan Drinus Arruan, warga Kilometer 38 Samboja. Dia harus berjuang mendapatkan haknya dari 2 hektare tanahnya yang kini menjadi akses jalur cepat di Kaltim.

Jika diingat-ingatnya, saat itu sekitar tahun 2018 soal pembangunan jalan tol ini memang sudah pernah dibicarakan oleh pemerintah kepadanya dan puluhan warga lainnya. Tapi siapa sangka, belum ada pembicaraan lebih jauh proyek itu tetap dijalankan dan telah diubah menjadi hak pengelolaan lahan (HPL) negara.

"Sampai sekarang itu jadinya belum diganti. Sekarang sih lagi diurus di Jakarta," kata dia.

2. Baru mengganti rugi tanaman saja

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Usai pembalikan lahan warga menjadi HPL itu, Drinus mengungkapkan jika pemerintah hanya baru mengganti tanaman yang ada di lahan itu saja. Padahal seharusnya tanahnya juga turut diganti rugi.

Inilah yang menjadi kebingungan warga. Apalagi sampai menginjak tahun 2022 ini persoalan ganti rugi itu tak kunjung selesai. 

"Kami sampai melakukan banyak cara agar dapat didengar, melakukan aksi di saat pak Jokowi datang tapi tetap saja belum ada kelanjutannya," terang pria berusia 60 tahun ini.

Sebenarnya sempat sekali dirinya sudah bertemu dengan Jokowi saat kunjungan kerja orang nomor 1 di Indonesia itu pada tahun 2019 lalu. Bahkan sudah menyerahkan data terkait ganti rugi dan lahan yang terdampak.

Tapi lagi-lagi Drinus tak tahu sudah sampai mana dan apa yang terjadi pada data itu di Jakarta.

Baca Juga: Warga Blokade Ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Berita Terkini Lainnya