Buntut Pecat Karyawan, Balikpapan Pos Diminta Bayar Rp600 Juta 

2. Seluruh pihak diminta memberikan jawaban tertulis

Selanjutnya, Ani meminta masing-masing pihak berselisih untuk memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran tersebut. Pihak Disnaker Balikpapan akan membantu pembuatan perjanjian bersama penyelesaian masalah. 

Tetapi jika terjadi penolakan, Ani menyerahkan penyelesaian masalah ke Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda. 

3. Rincian surat anjuran dari Disnaker Balikpapan

Mediator Hubungan Industrial Disnaker Balikpapan Husnul Hotimah menambahkan, pihaknya hanya menganjurkan pembayaran hak 15 karyawan Balikpapan Pos. Dari 19 karyawan dilakukan pemecatan, tiga di antaranya mengundurkan diri, yakni Arifin, Djoko Adiprasetio, dan Sugiyantoro. 

Demikian juga satu pekerja atas nama Hariade Kade yang dipekerjakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

"Maka mekanisme penyelesaian hubungan industrialnya masuk kewenangan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di PPU," sebutnya. 

4. Pelanggaran dilakukan Balikpapan Pos

Dalam isi surat anjuran, juga ditegaskan terkait pemotongan upah tanpa kesepakatan tertulis selama 7 bulan. Dinyatakan tidak sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungkan Kerja Selama pandemik COVID-19. 

Terkait mogok yang dilakukan pekerja sejak 19 November 2020, juga dijelaskan dalam surat anjuran tidak dapat dikategorikan sebagai mogok kerja tidak sah. Mediator HI juga menyimpulkan pencatatan sekaligus melampirkan surat pemberitahuan mogok kerja, bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan industrial secara tripartit.