TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Gubernur Kaltim Bertekat Tidak akan Menghapus Tenaga Honor

Komitmen selama jabatannya sebagai Gubernur Kaltim

Tuntut honor guru PAUD, TK dan MTs swasta se Penajam Paser Utara demo DPRD dan bupati PPU (IDN Times/Ervan)

Samarinda, IDN Times - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor kembali menyampaikan komitmen dan bersumpah selama masih menjabat gubernur tidak akan menghapus pegawai honorer.

Penegasan itu, disampaikan Gubernur Isran Noor usai melantik Ardiansyah Sulaiman sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mulawarman (IKA Unmul) Kabupaten Kutai Timur dan mengukuhkan Kasmidi Bulang sebaga Ketua DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kutai Timur, masa bakti 2022-2027 di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Rabu (12/10/2022).

 

"Dari jumlah itu banyak yang honor, termasuk pengurus dan anggota Perhiptani Kabupaten Kutai Timur yang jumlahnya 265 orang, juga masih banyak yang honor," kata Isran dalam akun Instagram Pemprov Kaltim. 

Baca Juga: Bertikai karena Diejek, Pria di Samarinda ini Meregang Nyawa

1. Jumlah tenaga honor di Indonesia yang mencapai 3 juta orang

Ketua Umum DPP Perhiptani dan Ketua Umum IKA Unmul Isran Noor mengatakan, saat ini anggota IKA Unmul yang terdata kurang dari 10 ribu orang. Sementara anggota Perhiptani seluruh Indonesia itu ada 82 ribu, karena setiap desa ada penyuluh dan ditambah lagi komponen pendukungnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang jumlahnya 480 ribu di seluruh Indonesia.

Macam mana caranya, lanjut Gubernur Isran, tenaga honor mau dihapus, sedangkan pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja di luar pemerintahan.

"Data yang saya dapatkan, tenaga honor di seluruh Republik Indonesia jumlahnya lebih kurang 3 juta orang, itu termasuk honor guru, penyuluh dan tenaga kesehatan," sebutnya.

2. Adanya rencana penghapusan tenaga honor

Tuntut honor guru PAUD, TK dan MTs swasta se Penajam Paser Utara demo DPRD dan bupati PPU (IDN Times/Ervan)

Kalau 3 juta orang lanjutnya, masing-masing menanggung 4 anggota keluarga, maka jumlah berlipat. "Dan dampaknya, pemerintah secara tidak langsung menambah angka pengangguran serta menciptakan kemiskinan baru," ungkapnya.

Karenanya, ujar orang nomor satu Benua Etam ini, jika pemerintah pusat tetap bersikeras menghapus tenaga honor.

"Saya tanyakan di mana empati pemerintah terhadap nasib honorer yang sudah mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini," ujarnya lagi.

Baca Juga: Oknum Kepala Sekolah PPU Perkosa dan Cabuli Siswi SMP Samarinda 

Berita Terkini Lainnya