TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Kaltim akan Perjuangkan Hak-hak Kesejahteraan Masyarakat

Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km siap beroperasi. (dok. Jasa Marga)
Verified
Sri Wibisono

Samarinda, IDN Times - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperjuangkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih dalam memperjuangkan hak-hak daerah terhadap keuangan pusat dan daerah maupun bagi hasil daerah.

"Hak-hak Kaltim harus dan wajib diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat tak terkecuali Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB)," sebut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Sabtu (21/8/2021). 

Hadi menjadi keynote specker Focus Group Discussion (FGD) bertema Menakar Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam Perspektif Penguatan Desentralisasi Fiskal Pusat-Daerah khususnya Kaltim di tengah dilema keberlanjutan proyek ibu kota negara.

Baca Juga: Pandemik COVID-19 di Kaltim Membaik, tetapi Warga Jangan Eforia Dulu

1. Sistem pembagian keuangan belum menguntungkan Kaltim

BRI memberikan bantuan renovasi sekolah di daerah-daerah pelosok Indonesia terutama di daerah perbatasan. (Dok. BRI)

Bahkan, RUU HKPD wajib bersama dikawal, terlebih pasca penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) menjadi modal besar bagi Kaltim untuk berjuang bersama.

Menurut Hadi, RUU HKPD ini mulai 2010 hingga sekarang tidak pernah tuntas. Dia menilai, hal ini tentu sangat merugikan daerah, terutama daerah penghasil minyak gas dan minerba penyumbang devisa negara.

"Mengapa hal ini tak pernah tuntas. Diyakini ada kepentingan lain menjadi pertimbangan. Karena itu, harus dan wajib RUU HKPD ini dikawal," jelasnya.

2. Dana perimbangan Kaltim masih minim

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi saat peninjauan lokasi banjir di Jalan Sejahtera 1, Kecamatan Sungai Pinang pada 26 Mei 2020 sore (Humas Pemprov Kaltim/Istimewa)

Dengan luas Provinsi Katim 194.489 km² yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sebelum ada pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di mana kini luas Kaltim 129.066,64 km² dengan populasi 3.6 juta jiwa pada tahun 2018.

Tetapi, alokasi anggaran jauh berbanding terbalik sebagai daerah penghasil, tentu harus berbuat.

"Saya mengimbau untuk berjuang pasal demi pasal, kemudian diusulkan ke pusat, terutama melalui wakil Kaltim di Senayan," tegas mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini.

Hak-hak dimaksud, yakni pengembalian keuangan dari pusat ke daerah, melalui pajak perkebunan, alat berat hingga pertambangan.

Baca Juga: Video Mesum Siswa, Disdik Kaltim Serahkan ke Pihak Sekolah 

Topik:
balikpapan
samarinda
Kalimantan Timur
Update me
keuangan
daerah
pusat karir universitas
Give me Perspective
Educate me
ibu kota negara
Berita Terkini Lainnya

Rembuk dan Jambore Budaya Kaltim akan Digelar di IKN 

Karyawan Mencuri 39 Ton CPO Milik Perusahaan Sawit di Kubar

Festival Tari Karya Daerah di Kalsel 2023

Polres Paser Amankan Tiga Tersangka Simpan Sabu di Dump Truk

Pelaku Polisi Tembak Polisi Terancam Denda Adat Sebesar Rp500 Juta

BPOM Pastikan Makanan di Kantin Sekolah Samarinda Aman Dikonsumsi 

Peluang Ganjar dan Prabowo Mengambil Hati Masyarakat di Kalsel

Kampanye Hitam yang Bisa Berujung Ancaman Pidana

Polresta Samarinda Tangkap Pelaku Prostitusi yang Jual Istri Sendiri

Nama Sekda Tohar Masuk Bursa Penjabat Bupati Penajam Paser Utara