KPK Lempar Wacana Restorative Justice, Penyelesaian Kasus Korupsi 

2. Undang-Undang Anti Korupsi sasar pidana korupsi tanpa pandang bulu

Nawawi mengatakan, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi punya kelemahan dengan menyasar pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Baik kasus bernilai ratusan miliar rupiah hingga jutaan rupiah saja.

“Ancamannya dianggap sama, antara korupsi dengan nilai besar atau kecil,” tuturnya.

Saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Poso, Nawawi sempat memimpin persidangan seorang kepala desa setempat terjerat kasus korupsi. Ia dianggap bersalah saat merelokasi anggaran jalanan desa dipergunakan untuk pembangunan fasilitas WC umum warga.

Nilai anggarannya pun hanya Rp15 juta.

“Semestinya kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan konsep restorative justice. Hanya masalah administrasi dan tidak memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

“Padahal negara ini sangat besar mengalokasikan anggaran untuk setiap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Konsep memenjarakan harus dilaksanakan secara jernih dan matang,” imbuhnya.

3. Revisi Undang-Undang Tipikor

Pelaksanaan konsep restorative justice, menurut Nawawi, membutuhkan keberanian pemerintah merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan memasukkan pasal restorative justice dimana memberikan ruang penyelesaian kasus korupsi secara adil.

Melibatkan unsur penggantian kerugian negara.

"Memang belum ada kabar-kabar soal revisi undang-undang ini," paparnya.

Meskipun begitu, Nawawi menilai, hakim pengadilan pun harus jernih dan bijaksana dalam memimpin persidangan kasus-kasus korupsi. 

Pertimbangannya harus memenuhi unsur keadilan masyarakat secara luas.