TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Kaltim

Mendagri akan Terbitkan Instruksi Pengendalian Lahan IKN

Menghentikan aktivitas pemanfaatan lahan

Mendagri Tito Karnavian (Dokumen Kemendagri)
Verified
Sri Wibisono

Samarinda, IDN Times - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA meminta dukungan semua pihak terkait dilaksanakannya pembangunan fisik infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) yang direncanakan mulai Agustus ini.

Dengan demikian, akan menjadi satu kesatuan gerak pembangunan yang bersifat komprehensif.

“Kami meminta pihak-pihak di luar  Badan Otorita menahan diri dan menghentikan aktivitas pemanfaatan lahan sampai petunjuk teknis Inmendagri diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi,” ujarnya dalam akun Instagram Pemprov Kaltim, Selasa (5/7/2022).  

Baca Juga: Pelaku Pembobol Tas Dewi Perssik Diringkus Polisi di Balikpapan

1. Pengendalian dan pengalihan hak atas tanah sudah diatur dalam Keppres

Safrizal mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Rapat Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Persiapan Tahap Pembangunan dalam Kawasan IKN yang berlangsung di Jakarta. 

Terkait pemanfaatan lahan di IKN Safrizal mengatakan,  pengendalian dan pengalihan hak atas tanah sudah diatur dalam Keppres Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang merupakan kewenangan Badan Otorita IKN.

2. Jaminan kepastian hukum di tengah munculnya pemanfaatan tanah tak berizin

Sejumlah pekerja menyelesaikan lahan yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Secara faktual hal ini penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum di tengah munculnya pemanfaatan tanah tak berizin, baik dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kawasan IKN maupun Kawasan Pengembangan IKN oleh sekelompok pihak yang mengatasnamakan masyarakat atau korporasi, sehingga dapat bermuara pada aksi atau klaim sepihak.

"Pemerintah Daerah harus segera mengidentifikasi perizinan yang telah dikeluarkan dan menghentikan proses perizinan yang sedang dan akan dilakukan agar tercipta suasana yang kondusif dengan terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Otorita,” kata Safrizal.

Baca Juga: Dendam, Residivis di Samarinda Rencanakan Pembunuhan Saksi Kasusnya 

Topik:
mendagri
tito karnavian
samarinda
ikn nusantara
Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
Update me
Give me Perspective
Educate me
Berita Terkini Lainnya

Ratusan Kasus Kanker yang Mengancam Anak-Anak di Kalsel

Baterai Tower Telkomsel dan Indosat Dicuri, Komplotan Jual Rp130 Juta

Operasi Pasar, Pertamina Salurkan 43.000 Tabung Elpiji di Kaltim

Oknum Guru di Pontianak Cabuli Siswanya, Korban Dibawa ke Hotel

Sandiaga Uno Ziarah Makam Raja Banjar di Kalimantan Selatan

Pembangunan IKN Dipastikan Tetap Pertahankan Kearifan Lokal

Cuaca Hari Ini 4 Agustus 2023: Balikpapan Cerah Berawan Siang Hari, Sore Cerah

Edarkan Sabu di Pasar, Warga Muara Komang Dibekuk Polres Paser

DPMD Penajam Evaluasi Dokumen Pengajuan Pemekaran Desa

Viral! Anak 16 Tahun di Kalbar Nikahi Teman Ibunya Berusia 41 Tahun