Para Tokoh di Kaltim Ramai-Ramai Kritisi soal Tambang Balikpapan

2. Aturan tegas pelarangan pertambangan di Balikpapan

Kota Balikpapan secara tegas menolak segala bentuk aktivitas pertambangan. Semua itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2013. 

Menurut Yusuf, aturan daerah daerah tersebut sudah cukup kuat dalam menghalau praktik pertambangan. Meskipun pengurusan izin pertambangan sudah ditarik ke pusat. 

Dia juga mewanti-wanti adanya oknum yang terlibat dalam kasus tambang ilegal tersebut. Oleh karenanya aparat kepolisian diminta untuk menindak tegas.

“Saya sangat mengapresiasi penindakan tambang ilegal di Balikpapan ini, semoga ke depan tidak ada lagi,” pungkasnya.

3. Perda yang spesifik melarang tambang di Balikpapan

Senada pula sikap tegas disampaikan praktisi hukum Universitas Balikpapan Rendi Ismail turut angkat bicara dalam menindak praktik pertambangan di kotanya. Secara spesifik, ia meminta Pemkot Balikpapan segera merumuskan Perda yang secara tegas mengharamkan adanya pertambangan di Balikpapan. 

"Kalau perwali bisa saja suatu saat dibatalkan. Tapi kalau perda, ini sifatnya mengikat karena diputuskan secara bersama sama. Apalagi dalam prosesnya mesti ada diskusi politik yang juga melibatkan masyarakat," ujarnya. 

Rendi mengaku khawatir pada suatu saat perwali larangan pertambangan akan dicabut sesuai kepentingan kepala daerah. Aturan ini tentunya tergantung kepentingan kepala daerahnya masing-masing.

Namun, hal itu tak bisa berlaku jika larangan tertuang dalam peraturan daerah (perda).

"Kalau perda tidak bisa semudah itu. Perlu kajian, uji publik serta proses politik yang panjang sehingga tak bakal mudah dicabut," papar doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang ini.