TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Samarinda Alokasi Rp16,5 Miliar untuk Warga Terdampak Naiknya BBM

Program sudah menjadi instruksi pemerintah pusat

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) menyaksikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di kantor PT Pos Indonesia, Banda Aceh, Aceh, Rabu (14/9/2022). ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/foc

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,5 miliar untuk membantu masyarakat miskin terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kebijakan daerah berdasarkan instruksi disampaikan pemerintah pusat.

"Skema bantuan sosial yang kami berikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.07/2022 dan Surat Edaran Mendagri nomor 500/482/ SJ," kata Wali Kota Samarinda Andi Harun diberitakan Antara, Rabu (14/9/2022). 

Baca Juga: Iming-iming Mainan, Seorang Remaja di Samarinda Cabuli Anak 5 Tahun

1. Kenaikan BBM subsidi belum berdampak harga sembako di Samarinda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan pasar murah pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Kamis (15/9/2022). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa

Harun merespons kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini dengan langkah positif yakni dengan memberikan bantuan langsung tunai ( BLT) kepada masyarakat kecil.  Meskipun dampak kenaikan BBM tersebut secara umum belum berpengaruh pada lonjakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

"Saya sudah melakukan sidak harga di sejumlah pasar, memang ada komoditas yang naik khususnya telur dan itu terjadi tidak secara keseluruhan di semua pasar tradisional," katanya di Kantor Balai Kota Samarinda, Rabu.

Alokasi anggaran yang telah disiapkan selain untuk program BLT, lanjut Harun juga digunakan untuk kegiatan penciptaan lapangan kerja melalui Program Pro Bebaya.

2. Kelompok masyarakat Samarinda berhak memperoleh bantuan

Seorang ibu menggendong anaknya saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc

Ia mengungkapkan, berdasarkan telaah aturan tersebut telah teridentifikasi delapan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan. Di antaranya masyarakat miskin yang terhimpun dalam data terpadu kesejahteraan sosial ( DTKS) sebanyak 19.559 orang, ojek online dan pangkalan 6.000 orang, sopir angkot 600 orang, buruh terkena PHK 128 orang, nelayan 778 orang, pembudidaya 786 orang, pedagang 150 orang, dan motoris tambangan di Pelabuhan Pasar Pagi 50 orang.

"Masing-masing kelompok masyarakat tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp150 ribu per orang, dengan durasi pemberian bantuan terhitung selama tiga bulan. Kalau dihitung secara keseluruhan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan untuk BLT sebesar Rp12.624.750.000," jelas Harun.

Sementara itu, untuk program penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan kegiatan membangun sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh lingkungan.

"Kami melibatkan 295 RT di Kota Samarinda dan masing- masing RT tersebut mendapatkan alokasi anggaran Rp15 juta untuk kegiatan pembangunan di wilayah RT nya, Total untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,8 miliar rupiah," urai Harun.

Baca Juga: Tanah Longsor di Samarinda, Satu Orang Ditemukan Tewas 

Berita Terkini Lainnya