OTT KPK di Kaltim, Kementerian PUPR akan Pecat Personel yang Korupsi
Kementerian PUPR hormati proses hukum yang berjalan di KPK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Balikpapan, IDN Times – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara soal penangkapan anggotanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltim. Kementerian PUPR menyatakan mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi Publik, Setjen Kementerian PUPR, R. Endra Saleh Atmawidjaja, melalui keterangan tertulis Kamis (17/10). Kementerian PUPR menyampaikan penyesalannya, bahwa ada anggotanya terlibat dalam tindak pidana korupsi.
“Kementerian PUPR menyatakan menyesalkan terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK di Samarinda, Kalimantan Timur terkait proyek jalan yang berada di bawah tanggung jawab BPJN XII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” katanya.
Baca Juga: OTT KPK di Kaltim, Proyek Infrastruktur Lahan Empuk Korupsi
1. Siap bantu KPK berantas korupsi
Oleh karena itu, lanjut Endra, Kementerian PUPR akan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Pihaknya juga siap bersikap kooperatif untuk membantu KPK dalam menangani masalah hukum ini.
“Bahkan, beberapa waktu lalu, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR telah mengantarkan langsung Kepala BPJN XII ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan,” tuturnya.
Dijelaskannya, hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di internal instansinya.
Baca Juga: 8 Orang Diamankan, OTT KPK Tak Melibatkan Pejabat Pemprov Kaltim