APBD Kaltim Tak Sanggup Biayai Proyek Tol Teluk Balikpapan

2. APBD Kaltim tak sanggup membiayai proyek tol Teluk Balikpapan

Fadjar menilai, bila melihat nilai investasi proyek yang begitu besar, sudah pasti dana dari APBD tak akan mampu, terlebih Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan per tahunnya hanya menghasilkan Rp2-3 triliun.

“Bila bicara nominal, saya pikir sudah enggak masuk akal jika APBD harus ikut mendanai. Setidaknya Pemprov Kaltim harus menggelontorkan dana antara Rp2-3 triliun. Duit dari mana untuk membiayai sebesar itu," tambahnya.

Dari skema yang ada, direncanakan sejumlah perusda akan menjadi konsorsium yang berinvestasi dalam pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan, misalnya Pemprov Kaltim akan diwakili PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi, Pemkab PPU diwakili Perusda Benua Taka, Pemkot Balikpapan diwakili Perusda Komaba, dan PT Waskita Karya diwakili PT Waskita Toll Road selaku inisiator.

3. Megaproyek Tol Teluk Balikpapan berkaitan dengan pemindahan IKN

Mengenai besaran ongkos megaproyek tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor dalam keterangan persnya, Senin (9/9) di Kegubernuran Kaltim, menyatakan bahwa, proyek tersebut memang memakan biaya besar. "Sudah masuk proses tender (lelang/penawaran harga). Besaran nilai proyeknya Rp18 triliun," katanya.

Berdasarkan rencana awal yang disusun PT Waskita, skema partisipasi pembiayaan dibagi dua dari pemerintah daerah (pemda) yakni 40 persen, detailnya, Pemprov Kaltim 20 persen, PPU 15 persen, dan Balikpapan 5 persen. Sedangkan PT Waskita Toll Road yakni 60 persen.

Isran pun memastikan, proyek itu tetap dibangun sebab rencana itu bertalian dengan wacana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Keberadaan jembatan itu akan menjadi infrastruktur pendukung yang menghubungkan Balikpapan dan PPU.

"Proyek ini memang kebetulan saja dengan IKN pindah ke Kaltim," terangnya.