COVID-19 Kaltim Meroket, Wagub Hadi: Pusat Jangan Lambat Kirim Bantuan
IDN Times/Muchammad Haikal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Angka virus corona atau COVID-19 di Kaltim melonjak tajam. Sementara alat uji swab terbatas. Rencananya pemerintah pusat bakal beri bantuan. Pemprov Kaltim pun meminta agar bantuan tak terlalu lama dikirimkan.
"Ya, kami minta pemerintah pusat kalau mau bantu jangan lambat-lambat kirim bantuannya. Jangan sampai wabah semakin menjadi-jadi baru alat datang," kata Hadi Mulyadi, wakil Gubernur Kaltim pada Kamis (25/6) seperti dikutip dari akun Instagram Pemprov Kaltim.
2. Dalam 29 hari angka positif COVID-19 di Kaltim melonjak 72 persen
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi (IDN Times/Yuda Almerio)Maklum saja habis rayakan Lebaran, angka positif virus corona atau di Kaltim meroket. Padahal akhir Mei lalu jumlahnya hanya 295 dan dalam hitungan 29 hari melonjak menjadi 510 kasus.
Atau terjadi pertambahan 72 persen kasus sepanjang Juni ini. Itu sebabnya, bantuan ini sangat diperlukan agar tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kaltim lebih maksimal dalam mendata sebaran kasus.
"Jika memang belum datang, ya kita manfaatkan saja alat yang sudah dimiliki,” tegasnya.
Baca Juga: Bertugas Empat Bulan, Dana Insentif Nakes COVID-19 Kaltim Belum Cair
2. Kaltim sudah punya empat alat PCR
Alat PCR di Labkesda Kaltim yang bisa berfungsi tanpa reagen (Dok.Biro Humas Pemprov Kaltim/Istimewa)Sejatinya, Kaltim punya empat alat PCR atau polymerase chain reaction. Tiga berada di Samarinda, lainnya di Balikpapan. Teranyar alat PCR milik Universitas Mulawarman. Lantaran kasus kian bertambah maka alat uji swab ini dibutuhkan. Lain cerita dengan alat pelindung diri (APD) masih terkendali karena datangnya selalu cepat.
“Jadi, yang kurang itu kami minta dipercepat datangnya,” harap politikus Partai Gelora Kaltim ini.
3. Kebijakan pelonggaran harus diimbangi dengan protokol kesehatan
Andi Muhammad Ishak, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim (IDN Times/Yuda Almerio)Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak juga sependapat, potensi penularan wabah masih sangat tinggi. Sehingga kebijakan relaksasi bisa dievalusi. Daerah yang sudah menerapkan kebijakan pelonggaran bisa kembali dengan pengetatan sosial. Wajar saja, sebab relaksasi memicu mobilisasi masyarakat semakin terbuka. Maka potensi penularan pun menjadi-jadi.
“Ingat, pelonggaran ini memang penting tapi juga harus diingat COVID-19 belum hilang. Justru dengan new normal ini warga harus adaptasi dengan kebiasaan baru, yakni protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan,” pungkasnya.
Baca Juga: Balikpapan Akan Relaksasi Awal Juli, Warga Boleh Gelar Hajatan
