Dapat Hibah Rp45,5 M, KONI Kaltim Diberi Target 3 Besar pada PON 2028
Balikpapan, IDN Times – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur, Rusdiansyah Aras, mengakui bahwa daerahnya sedang menghadapi situasi "darurat atlet" menjelang persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mendatang. Dengan keterbatasan jumlah atlet berprestasi yang tersedia, Rusdiansyah menilai perlu adanya terobosan serius, termasuk kerja sama internasional dan peremajaan sistem pembinaan olahraga di Benua Etam.
“Saat ini dari 344 atlet peraih medali di PON sebelumnya, hanya sekitar 20 persen yang masih bisa tampil. Artinya hanya sekitar 69 atlet. Ini jelas darurat, dan kita harus mulai menerapkan rumus baru dalam pembinaan,” ujar Rusdiansyah saat ditemui usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2025 di Hotel Four Points Balikpapan, Kamis (7/8/2025).
1. Dana hibah jadi tonggak awal pembinaan
Penandatanganan NPHD oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menurut Rusdiansyah menjadi titik awal penting dalam upaya memutar kembali roda pembinaan olahraga. Tanpa kejelasan anggaran, kata dia, KONI tidak bisa melangkah jauh.
“Tanpa NPHD ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terlalu banyak agenda penting yang harus kita siapkan, mulai dari Babak Kualifikasi (BK) Porprov, Porprov, Kejurnas, hingga BK PON yang direncanakan berlangsung pada 2026. Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada Gubernur,” jelasnya.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucurkan total dana hibah sebesar Rp77,45 miliar kepada tujuh organisasi. KONI Kaltim menerima porsi terbesar senilai Rp45,5 miliar. Dana lainnya disalurkan ke Kwarda Gerakan Pramuka Kaltim sebesar Rp13,5 miliar, NPCI Kaltim Rp5 miliar, KORMI Kaltim Rp8,5 miliar, Bapor Korpri Rp4,25 miliar, PBI Kaltim Rp500 juta, dan POBSI Samarinda Rp200 juta.
Gubernur Rudy Mas’ud mengingatkan agar seluruh penerima hibah mengelola dana tersebut dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran. Ia menekankan bahwa dukungan dana ini bertujuan mendorong kemajuan olahraga dan kepemudaan Kaltim dalam jangka panjang.
2. Kirim atlet ke luar negeri
Menghadapi situasi krisis regenerasi atlet, Rusdiansyah mendorong wacana kerja sama olahraga dengan Korea Selatan sebagai salah satu solusi jangka menengah. Ia menilai Korsel memiliki sistem pembinaan, integritas, dan kedisiplinan olahraga terbaik di kawasan Asia.
“Harapan kami jika usulan ini bersambut, kita bisa kirim atlet ke sana untuk berlatih dan memanfaatkan fasilitas mereka. Jawa Barat saja sudah tiga kali ke sana dan hasilnya luar biasa. Mereka berhasil hattrick juara PON. Mereka juga sudah pakai sport science dari Cina. Kita sudah jauh tertinggal,” katanya.
Rusdiansyah menyebut pihaknya akan kembali menghadap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim untuk mendorong realisasi kerja sama tersebut. Ia berharap pemerintah daerah bisa menjadi fasilitator agar pengiriman atlet dan pelatih ke luar negeri menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing olahraga Kaltim.
Menjawab pertanyaan terkait wacana rekrutmen atlet luar daerah demi mengejar target prestasi tiga besar di PON mendatang, Rusdiansyah memilih berhati-hati. Ia mengaku belum bisa memberikan tanggapan resmi karena masih menunggu arahan dari Gubernur dan Kepala Dispora.
“Untuk saat ini kami tunggu saja bagan dan konsep yang dikehendaki Gubernur dan Kadispora. Mudah-mudahan nanti ada konsep yang tepat, biar kita tidak salah dalam implementasinya. Ini memang masih kami kaji,” tegasnya.
3. Dispora: target tiga besar PON realistis
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, menilai target tiga besar pada PON adalah tujuan yang realistis dan sesuai dengan arahan Gubernur. Ia menyebut bahwa keberhasilan prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh dana, tetapi juga oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan organisasi olahraga.
“Ini bentuk investasi jangka panjang. Nilai ukurnya bukan hanya jumlah anggaran, tapi hasil akhirnya nanti. Harapannya, dengan dana ini, prestasi Kaltim bisa lebih baik dari sebelumnya,” jelas Agus.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pembinaan usia dini adalah tugas pemerintah, dalam hal ini melalui Dispora, baik lewat akademi, program desentralisasi, maupun sentralisasi pelatihan. Sedangkan KONI dan cabor berperan sebagai pelaksana atau manajemen pembinaan.
“Komite ini semacam manajemen, mereka yang merawat atlet. Tapi untuk pembinaan dari usia dini, itu memang tugas pemerintah yang berkoordinasi langsung dengan cabor. Harus jalan beriringan,” tutup Agus.
