Kontroversi PSM Makassar Turunkan 12 Pemain saat Laga Barito Putera
Balikpapan, IDN Times - Kemenangan dramatis PSM Makassar atas Barito Putera dengan skor 3-2 di Stadion Batakan, Minggu (22/12/2024), kini menuai kontroversi.
Kantor Berita Antara melaporkan, tim berjuluk Juku Eja tersebut diduga memainkan pemain tidak sah, yang berpotensi mengancam posisi mereka di klasemen Liga 1. Jika terbukti, PSM bisa dikenai denda Rp90 juta dan pengurangan tiga poin sesuai Pasal 56 Kode Disiplin PSSI.
1. Barito Putera memprotes keras
Protes keras diajukan Barito Putera pasca-pertandingan. Dalam foto tangkapan layar siaran pertandingan, terlihat ada 11 pemain PSM—di luar kiper—yang bertahan menghadapi serangan Barito. Momen ini diduga terjadi pada babak kedua, saat PSM bertahan di sisi selatan lapangan.
Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, menyebut pihaknya telah menyampaikan protes resmi kepada Komisi Disiplin (Komdis) PSSI dan penyelenggara liga.
"Jika terbukti, sesuai regulasi, klub yang melanggar dikenai denda minimal Rp90 juta dan pengurangan tiga poin," ujarnya.
Ia menambahkan, protes juga sempat disampaikan saat pertandingan berlangsung. Namun, hal itu malah memicu ketegangan di lapangan. "Kami memilih menahan emosi dan menyerahkan masalah ini kepada manajemen untuk diselesaikan secara formal," tambah Rahmad, yang pernah melatih Timnas Indonesia.
2. Barito Putera berjuang dari zona degradasi
Hasil ini membuat Barito Putera tetap berada di posisi ke-15 dengan 11 poin, hanya satu langkah dari zona degradasi. Dari 16 pertandingan, mereka baru mencatatkan dua kemenangan.
Pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk keunggulan PSM Makassar.
Kemenangan ini menjadi angin segar bagi PSM setelah tiga hasil imbang beruntun. Juku Eja kini mengoleksi 27 poin dan menempati posisi keempat klasemen.
3. Barito Putera menunggu keputusan Komdis PSSI
Kini, PSM Makassar berada dalam bayang-bayang sanksi berat. Jika Komdis PSSI memutuskan adanya pelanggaran regulasi, PSM tak hanya kehilangan poin penting, tapi juga menghadapi denda besar.
"Kami mendukung semua proses sesuai regulasi. Jika ada pelanggaran, tentu harus ditindak secara adil," tutup Rahmad.
