Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Balikpapan, IDN Times - Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditanggapi beragam oleh masyarakat Balikpapan.
Sebagian masyarakat tidak mempermasalahkan kenaikan iuran, asalkan dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan karena tingkat pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan masih kurang maksimal, berbeda dengan layanan asuransi swasta atau jalur umum.
Baca Juga: Iuran BPJS Naik, Potensi Pindah Kelas di Balikpapan Masih Minim
1. Tidak masalah naik, asal layanannya lebih baik
Rano, warga kawasan Balikpapan Permai (BP) mengaku tidak keberatan dengan rencana kenaikan iuran yang akan diberlakukan.
Menurutnya, yang merupakan peserta kelas III, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai.
"Saya kira tidak masalah naik, sesuai aja, pelayanan yang diberikan juga sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan," ujarnya.
2. Besaran kenaikan iuran masih wajar
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Anti, warga Manggar. Menurut Anti yang merupakan peserta kelas III, besaran kenaikan yang diterapkan masih dalam batas wajar.
Menurutnya, yang terpenting adalah peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga masyarakat dapat menikmati dengan mudah fasilitas kesehatan yang diberikan.
"Besaran kenaikannya masih wajar, yang terpenting pelayanannya ditingkatkan," ungkapnya.
3. Kualitas pelayanan masih belum maksimal
Sementara itu, Dwi warga Sumber Rejo mengaku tidak mempersoalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.
Menurutnya, terkadang masih terjadi diskriminasi atau perbedaan dalam kualitas layanan yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan oleh rumah sakit dibandingkan pasien umum. Hal ini seharusnya disikapi agar kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik.
"Saya kan orangnya perasa, terkadang saya merasa ada perbedaan ketika berobat dengan fasilitas BPJS dengan umum," keluhnya.
4. Kenaikan tidak menyesuaikan peningkatan kemampuan ekonomi
Sementara itu, Rahma warga Baru Ulu mengaku keputusan pemerintah untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan sangat memberatkan bagi masyarakat kecil.
Rahma yang hanya bekerja dengan berdagang gorengan sangat diberatkan karena penghasilannya yang pas-pasan. Rahma yang merupakan peserta kelas III harus membayar dua kali lipat, untuk 3 anggota keluarganya.
Selain itu, dirinya juga merasa pelayanan yang diberikan juga belum maksimal misalnya ketika berobat Puskesmas, obat yang diberikan terbatas sehingga dirinya terpaksa harus beberapa kali berobat. Dan kalau tidak sembuh terpaksa harus berobat mandiri di luar layanan BPJS sebagai pasien umum.
"Kalau berobat di Puskesmas yang diberikan terbatas, jadi harus bolak-balik, kadang terpaksa berobat umum," tuturnya.
5. Terpaksa turun kelas karena tidak sanggup
Selain itu, seorang ibu rumah tangga, Mila warga Komplek Balikpapan Baru mengaku terpaksa harus turun dari kelas I ke kelas II karena tidak sanggup dengan besaran kenaikan yang diberlakukan.
"Dalam keluarga saya ada 4 orang, kalau dihitung lumayan juga dengan besaran iuran yang baru, setelah dihitung-hitung turun kelas aja," jelasnya
Baca Juga: Jokowi telah Resmi Naikkan Iuran BPJS 100 Persen per Januari 2020
