Tunjangan Guru PPPK Menyumbangkan Silpa APBD Banjarmasin

Nuryadi mengatakan,  Pemkot Banjarmasin belum bisa mencairkan alokasi dana TPP guru PPPK sudah terhitung selama 6 bulan. Proses pencairan harus menunggu turunnya regulasi dari Kemendagri. 

"Kalau kami paksakan kami akan kena denda sekitar Rp500 juta," katanya.

Ia menyampaikan lagi, dana itu masih disimpan oleh dinasnya sebagai bentuk antisipasi. Apabila bila akhirnya dana TPP ini bisa dicairkan tahun ini. 

"Nominalnya, sebesar Rp1,77 miliar. Bila sewaktu-waktu sudah ada lampu hijau dari Kemendagri, maka tidak kesulitan lagi mencari dananya," bebernya.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memperoleh alokasi dana pagu sebesar Rp500 miliar.  Alokasi anggaran TPP guru PPPK Banjarmasin sudah dialokasikan, sehingga tinggal menunggu pencairan kepada pihak semestinya. 

"Jadi tidak hangus walaupun belum dicairkan," ujarnya.

Kondisi ini pada akhirnya yang membuat Silpa anggaran Kota Banjarmasin Tahun 2022 lalu. 

Pengerjaan proyek fisik Dinas Pendidikan Banjarmasin sudah mencapai 96 persen. Meskipun proses keuangannya jauh di bawahnya yakni 46 persen. 

Apa yang menjadi persoalan di anggaran 2022, menurut Nuryadi akan bisa dilanjutkan pada anggaran 2023. Seperti contohnya, pembangunan SD Antasan Besar 7 Banjarmasin yang kondisinya sekarang parah dan tidak bisa digunakan.

Kemudian pembangunan di SD Kelayan Barat 2 Banjarmasin.