Anggaran Rp44 Miliar, KPU Samarinda Tak Bisa Bekerja Maksimal

Dia mengatakan, bila tahapan pilkada hendak berjalan maksimal maka seharusnya disesuaikan dengan anggarannya. Angka yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan hitungan kegiatan dan tahapan Pilkada Samarinda 2020.

Bila hendak mengacu pilkada 2015 dengan dana Rp49,7 miliar sudah dipastikan akan berjalan tak maksimal. "Dengan adanya penyusutan ongkos tersebut maka rasionalisasi harus kami lakukan. Mentok-mentok itu Rp58 miliar," katanya.

Mantan wartawan itu menyatakan, salah satu penyesuaian yang KPU Samarinda lalukan adalah mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dari 2.549 menjadi 1.850. Itu sebab, beban akan bertambah. Syukurnya surat suara tak banyak hanya satu saja, berbeda saat pileg dan pilpres dengan lima surat suara.

"Setidaknya sebelum 21 September sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jika tidak pasti KPU pusat akan mempertanyakan," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin tak menampik bila anggaran pilkada itu beberapa kali mengalami perubahan. Dari angka Rp75 miliar menjadi Rp73 miliar hingga menyentuh Rp44 miliar. Dengan demikian masih ada kekurangan Rp16 miliar. "Itu yang sedang diupayakan," sebutnya.

Mantan kepala Bappeda itu menyatakan, persoalan anggara pilkada ini sebenarnya tak ribet, bila nanti ada kekurangan pasti akan dicarikan anggarannya. Caranya hanya satu, mengurangi dana kegiatan lain yang sekiranya saat duitnya disusutkan tak banyak berpengaruh dengan programnya.

"Tapi kami juga minta KPU untuk melakukan rasionalisasi, setidaknya kegiatan yang tak terlalu banyak makan biaya bisa disusutkan," pungkasnya.