Pendidikan Anak Binaan di LPKA Sungai Raya Tetap Jalan, Bagaimana Bisa?

31 Jul 2026, 16:00 WIBKota Pontianak

Tri Purnawati

News

Channel

Add Us on Google

Pendidikan Anak Binaan di LPKA Sungai Raya Tetap Jalan, Bagaimana Bisa?

Kunjungan dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani. (IDN Times/Teri).

Intinya Sih

Komisi XIII DPR RI mengapresiasi LPKA Kelas II Sungai Raya karena pendidikan formal melalui PKBM tetap berjalan bagi anak binaan, sebagai pemenuhan hak dasar pendidikan.
LPKA memprioritaskan akses pendidikan sesuai jenjang; anak yang tidak mengikuti sekolah formal difasilitasi program kesetaraan Paket A, B, dan C bersama PKBM.
Peserta Paket A dan B belajar tatap muka dua kali seminggu, sementara LPKA mengubah ruangan tak terpakai menjadi ruang belajar untuk mendukung pembelajaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kubu Raya, IDN Times - Anak-anak yang tengah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya tetap memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan. Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Komisi XIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke LPKA.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menilai program pendidikan yang dijalankan LPKA menjadi bukti bahwa negara tetap hadir menjamin hak dasar setiap anak, tanpa memandang latar belakang maupun status hukum yang sedang dijalani.

Dalam kunjungan tersebut, Sibarani meninjau langsung fasilitas pembinaan sekaligus memastikan layanan pendidikan bagi anak binaan berjalan sebagaimana mestinya.

1. Pendidikan anak di LPKA tetap terpenuhi

Kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani. (IDN Times/Teri).

Dia mengaku terkesan karena LPKA Sungai Raya telah menyediakan pendidikan formal melalui Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Di sini saya melihat pendidikan formal melalui PKBM sudah berjalan. Program seperti ini wajib ada dan tentu kami sangat mendukung. Selama ini perhatian Komisi XIII terhadap seluruh LPKA di Indonesia berfokus pada dua hal, yakni fasilitas pembinaan dan pendidikan,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).

Menurut Sibarani, pendidikan merupakan hak yang tidak boleh terputus meski seorang anak sedang menjalani pembinaan. Karena itu, negara memiliki kewajiban memastikan proses belajar tetap berlangsung.

“Saya melihat sendiri fasilitas yang tersedia dan pendidikan melalui PKBM sudah berjalan. Ini menunjukkan negara hadir memenuhi hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. Tugas kami di DPR memastikan hak tersebut benar-benar terlaksana,” katanya.

2. LPKA hadirkan fasilitas paket pendidikan

Anak-anak di LPKA Kubu Raya. (IDN Times/Teri).

Selain berdialog dengan jajaran LPKA, Sibarani juga menyerahkan bantuan berupa fasilitas penunjang kegiatan bagi anak binaan. Kesempatan itu turut dimanfaatkannya untuk memberikan motivasi agar mereka tidak terus terjebak pada masa lalu, melainkan fokus mempersiapkan masa depan melalui pendidikan.

“Setiap orang memiliki masa lalu. Yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan masa depan. Saya melihat anak-anak di sini memiliki semangat untuk berubah. Jadikan pengalaman sebagai pelajaran dan manfaatkan kesempatan belajar yang ada,” pesannya.

Kepala LPKA Kelas II Sungai Raya, Irwan, menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu program prioritas dalam proses pembinaan. Menurutnya, pihak LPKA berupaya agar seluruh anak binaan tetap mendapatkan akses pendidikan sesuai jenjang masing-masing.

Apabila tidak memungkinkan mengikuti sekolah formal, LPKA memfasilitasi pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C bekerja sama dengan PKBM.

“Jangan sampai anak binaan kehilangan hak memperoleh pendidikan. Karena itu kami bekerja sama dengan PKBM agar mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran selama menjalani masa pembinaan,” kata Irwan.

3. Manfaatkan ruangan yang tak berfungsi jadi tempat belajar

Ruang kelas di LPKA Kubu Raya. (IDN Times/Teri).

Ia menjelaskan, peserta Paket A dan Paket B mengikuti pembelajaran tatap muka di lingkungan LPKA sebanyak dua kali dalam sepekan. Sementara peserta Paket C belajar di PKBM karena terdapat materi yang setara dengan jenjang SMA maupun SMK.

Di luar jadwal tatap muka, anak-anak binaan tetap melaksanakan belajar mandiri dengan pendampingan petugas pembina.

Irwan menambahkan, keterbatasan sarana tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas layanan pendidikan.

LPKA bahkan memanfaatkan sejumlah ruangan yang sebelumnya tidak difungsikan menjadi ruang belajar agar kegiatan pendidikan berlangsung lebih nyaman dan kondusif.

“Kami terus mengoptimalkan fasilitas yang ada. Ruangan yang sebelumnya tidak digunakan kini menjadi ruang belajar sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih baik dan anak-anak semakin nyaman mengikuti pembelajaran,” tukasnya.