Bupati Kubu Raya akan Pecat Kades Diduga Korupsi Rp800 Juta untuk Judi

Didik mengatakan, kedua tersangka diduga melakukan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDes) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023.

Modus operandi yang dilakukan adalah tersangka PA menggunakan dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya. PA mentransfer dana kegiatan desa ke rekening pribadinya.

“PA mentransferkan dana kegiatan desa ke rekening pribadi untuk selanjutnya ditransferkan kembali ke situs judi online. Sedangkan M tidak melakukan kegiatan fisik sebagaimana mestinya,” papar Didik.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan memastikan, kepala desa dan sekretaris desa yang terlibat dalam kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp800 juta agar dipecat dari jabatannya.

“Lagi diproses. Ada prosedur rapat BPD dulu, baru diajukan ke Pemkab untuk pemberhentian,” tegas Muda.

Muda mengungkapkan bahwa perkara ini bermula pada saat temuan inspektorat yang ditindaklanjuti ke kejaksaan. Muda menyayangkan kejadian tersebut, padahal Kubu Raya sendiri sudah menerapkan sistem nontunai namun kedua pelaku masih berani melakukan korupsi.

“Inilah kelebihan menggunakan cash manajemen system dalam pengelolaan dana desa, sehingga indikasi penyimpangan cepat ketahuan karena ada rekam jejak mutasi rekening. Jadi bisa kelihatan langsung ke mana dana itu dikirim,” papar Muda.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemprov sampai kepada Pemkab telah maksimal melakukan Pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Sebab, kata Harisson, sebagian Kades tidak paham dengan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah. Maka dari itu, Harisson menegaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemdes harus sering melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi dalam pemgelolaan keuangan maupun pengawasan.

“Kalau sudah dilakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa dan pengawasan, tetapi masih saja terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian negara dan terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka silakan APH memprosesnya,” tegas Harisson.

Harisson menegaskan bahwa Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan peningkatan kemampuan dalam mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah melalui berbagai cara.

“Di antaranya, Pemerintah melakukan Pembinaan terhadap pemerintahan desa, yang dilakukan oleh Pemkab, Pemprov dan Pemerintah (pusat),” sebutnya.

Sementara itu, untuk Kalbar sendiri pada tahun 2023 ada sebanyak 3.044 orang yang dilatih berasal dari perwakilan 761 desa. Untuk di Dinas PMD Provinsi Kalbar saat ini hanya bisa melatih 500 sampai 600 peserta (aset desa, keuangan, profil desa, BPD).