Dana Belum Cair, Sejumlah SPPG di Kalbar Terancam Tutup Sementara
Pontianak, IDN Times - Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat (Kalbar) terancam menghentikan operasional sementara akibat dana operasional dari pemerintah pusat yang hingga kini belum masuk ke rekening satuan kerja.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalbar, Agus Kurniawi, mengatakan masih terdapat sejumlah SPPG yang belum menerima pencairan anggaran hingga Senin (8/6/2026). Jika kondisi ini terus berlanjut, layanan program makan bergizi berpotensi terganggu.
“Khusus di Kalbar, SPPG tetap operasional seperti biasa. Hanya masih ada beberapa SPPG yang memang uangnya belum masuk,” kata Agus.
1. Belum ada SPPG di Kalbar yang tutup permanen
Agus menjelaskan, saat ini terdapat 510 SPPG aglomerasi yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) operasional dan mulai menjalankan layanan. Namun, sebagian SPPG yang baru dibentuk masih menunggu proses pembuatan virtual account serta instruksi operasional dari BGN.
Meski seluruh SPPG di Kalbar masih beroperasi normal dan belum ada yang menghentikan layanan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain, keterlambatan pencairan dana tetap menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.
2. Pendataan SPPG yang belum menerima dana operasional
Menurut Agus, BGN Kalbar telah mendata seluruh SPPG yang belum menerima dana operasional dan melaporkannya berdasarkan kabupaten/kota kepada pemerintah pusat. Pihaknya berharap proses pencairan dapat segera dilakukan agar layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat tidak terganggu.
3. Jika dana operasional tak kunjung dikirim, SPPG bakal off sementara
Ia menegaskan, keberlangsungan operasional SPPG sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang disalurkan pemerintah pusat. Pengelola SPPG juga tidak memungkinkan menggunakan dana talangan untuk menjalankan program tersebut.
“Jika uangnya sudah masuk maka operasional tetap lanjut. Namun jika belum masuk, maka harus off sementara karena tidak bisa menggunakan dana talangan,” tegasnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program makan bergizi di Kalimantan Barat. Apabila pencairan dana dari pemerintah pusat terus mengalami keterlambatan, sejumlah SPPG berpotensi menghentikan layanan sementara hingga anggaran diterima.
