Dianggap Ilegal, Dinas Perdagangan Tak Melayani Tera Pertamini

Sejak mulai marak usaha Pertamini di sejumlah wilayah di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Muncul sejumlah pendapat pro dan kontra mengenai keberadaan Pertamini.

Keberadaan penjual bensin Pertamini dipersoalkan secara hukum, karena berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, keberadaan mereka ilegal. Sementara, bagi penjual bensin eceran mereka hanya berjualan bensin yang tidak disubsidi lagi oleh pemerintah dan justru membantu masyarakat karena menyediakan bensin lebih dekat.

Terkait persoalan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Arzaedi menjelaskan dengan aturan ini, Pertamini dapat tetap beroperasi namun dibatasi wilayah operasional. Pertamini hanya boleh di beberapa wilayah kabupaten yang sulit untuk terjangkau distribusi BBM pertamina.

“Jadi kalau melihat aturan tersebut, Pertamini tidak boleh beroperasi di Kota Balikpapan. Karena menyalahi aturan BPH Migas,” jelasnya.

Selain itu, lokasi usaha Pertamini yang berada di wilayah perkotaan juga melanggar, karena jarak tempat usahanya yang terlalu dekat dengan SPBU. Dalam aturan tersebut, usaha Pertamini hanya boleh dibuka dengan radius 10 kilometer dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 15 kilometer dari Agen Premium Minyak Solar (APMS).

“Jangan menambah izin, untuk menambah izin SPBU khusus sepeda motor di Balikpapan sudah tidak bisa,” ungkap Arzaedi.

Arzaedi menegaskan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tidak akan melakukan tera ulang terhadap pompa ukur Pertamini, Dinas Perdagangan dilarang untuk melakukan tera ulang untuk Pertamini.

Tera yang tak terjamin kepastian ukurannya ini akan merugikan konsumen karena alat yang digunakan belum dipastikan kelayakannya untuk beroperasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal.

Ia menerangkan akan melakukan pembinaan terhadap keberadaan Pertamini di Kota Balikpapan, sehingga tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

Untuk menindaklanjuti keberadaan Pertamini di Kota Balikpapan. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan berencana akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperjelas terkait aturan regulasi Pertamini. 

Arzaedi menjelaskan keberadaan Pertamini akan tetap terus ditindak karena masih dianggap ilegal. “Satpol PP sudah melakukan penertiban keberadaan Pertamini di Kota Balikpapan,” tuturnya.

Pada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP beberapa waktu lalu sudah ada setidaknya 70 pengusaha Pertamini yang telah dikenai hukuman denda.