Dilema Pilkada di Tengah Wabah, Begini Penjelasan dari KPU Kaltim
Samarinda, IDN Times - Pesta demokrasi dalam hitungan bulan. Sembilan daerah di Kaltim, kecuali Penajam Paser Utara, bersiap memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Sayangnya pelaksanaan pilkada dalam bayang-bayang virus corona atau COVID-19. Permintaan penundaan agenda ini akhirnya mengemuka. Pasalnya berisiko dari sisi kesehatan, nyawa jadi taruhan.
“Hingga sampai sekarang belum ada wacana penundaan (pilkada) dari KPU RI, sebab kebijakan yang dikeluarkan pasti berjenjang. Jadi pihaknya hanya melaksanakan aturan perundang-undangan saja. Pilkada tetap dilanjutkan,” kata Iffa Rosita, komisioner KPU Kaltim saat dikonfirmasi pada Jumat (2/10/2020) petang.
1. Sudah empat kandidat kepala daerah di Kaltim positif virus corona, dua di antaranya meninggal dunia
Total ada empat kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kaltim terkonfirmasi positif corona. Pertama adalah Kasmidi Bulang, calon wakil bupati Kutai Timur sekaligus wakil bupati petahana. Kasmidi diketahui positif ketika masa pendaftaran pada 5 September 2020. Namun sudah sembuh setelah karantina 10 hari. Kemudian selanjutnya ada Bupati Kabupaten Berau Muharram empat hari kemudian atau 9 September. Adi Darma adalah calon kepala daerah ketiga di Kaltim yang terpapar COVID-19.
Sementara yang keempat ialah Uce Prasetyo, calon wakil bupati dari Kutai Timur. Dari keempatnya dua kandidat tutup usia direnggut corona. Adalah Muharram pada 22 September kemudian Adi Darma pada 1 Oktober 2020. Kondisi inilah yang membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim meminta penyelenggara menunda pilkada untuk sementara. Bila tak bisa, KPU harus benar-benar ketat dengan protokol kesehatan.
“Sudah kami lakukan (penerapan protokol kesehatan). Mulai dari penyelenggara dan peserta,” tuturnya.
2. Pelaksanaan pilkada di tengah wabah diikat oleh protokol kesehatan
Regulasi demi putus rantai penularan virus corona itu tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 6 yang diubah dalam PKPU 11 dan PKPU 13 tentang pilkada dalam kondisi bencana non alam COVID-19.
Berdasarkan aturan ini, kampanye tatap muka hanya dilakukan dalam pertemuan terbatas dan pasangan calon dilarang kampanye rapat umum dalam bentuk konser musik atau kerumunan skala besar lain. Dengan kata lain, para kandidat hanya diberi izin kampanye dengan porsi besar di media sosial saja.
“Kalaupun ada pertemuan, maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan ketat,” tuturnya.
3. Sepanjang UU 6/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pilkada belum diubah pesta demokrasi tetap berlanjut
Meskipun aturan telah dibuat bukan berarti tak ada yang melanggar. Itu sebab dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada entitas pengawas pemilu di sembilan kabupaten/kota yang selenggarakan pesta demokrasi. Jika tak taat aturan tentu ada sanksi. Misalnya pembubaran langsung, bila ada agenda kampanye tatap muka hingga teguran tertulis. Intinya, sepanjang UU 6/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pilkada, belum diubah, KPU di berbagai daerah tetap menjalankan semua tahapan.
“Termasuk kampanye yang sudah dimulai sejak 29 September 2020 lalu,” pungkasnya.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3 M : Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3 M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times.
