Dugaan Pelecehan di Sekolah Rakyat Pontianak Disorot, Pemkot Turun Tangan

02 Nov 2026, 13:04 WIBKota Pontianak3 min read

Tri Purnawati

News

Channel

Add Us on Google

Ibu korban dan sejumlah warga datangi Polresta Pontianak. (IDN Times/istimewa).

Intinya Sih

Polresta Pontianak masih menyelidiki dugaan pelecehan terhadap siswa Sekolah Rakyat dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti, lebih dari dua bulan setelah laporan dibuat.
Kasus kembali disorot setelah ibu korban dan warga meminta keadilan lewat video kepada Presiden; terduga pelaku disebut masih berstatus anak berusia sekitar 12–16 tahun.
Pemkot Pontianak berkoordinasi dengan OPD, KPAD, dan polisi untuk investigasi, sekaligus menyoroti perlunya pengawasan humanis di sekolah berasrama lintas jenjang usia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pontianak, IDN Times - Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang siswa Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), hingga kini belum menemui titik terang. Lebih dari dua bulan sejak dilaporkan, kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto, mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut. Namun, polisi belum mengungkap perkembangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan maupun pihak yang diduga terlibat.

“Ya, masih pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti,” kata Endang, Senin (2/11/2026).

1. Ibu korban minta keadilan

Diduga korban pelecehan di sekolah rakyat Pontianak. (IDN Times/istimewa).

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik setelah ibu korban bersama sejumlah warga menyampaikan permohonan keadilan melalui sebuah video yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dugaan pelecehan tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke Polresta Pontianak lebih dari dua bulan lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku juga masih berstatus anak dengan perkiraan usia 12–16 tahun.

Di tengah proses penyelidikan kepolisian, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak turut mengambil langkah untuk menelusuri kasus tersebut. Pemkot berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kepolisian, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

2. Kasusnya masih diinvestigasi

Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono. (IDN Times/Teri).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan kejadian tersebut sejak beberapa waktu lalu. Ia kemudian menginstruksikan Dinas Sosial serta perangkat daerah yang menangani perlindungan anak dan keluarga untuk melakukan investigasi.

“Saya sudah mendengar informasi ini beberapa waktu yang lalu dan sudah memerintahkan Dinas Sosial serta dinas yang menangani perlindungan anak dan keluarga untuk melakukan investigasi,” ujar Edi.

Edi menegaskan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan pengumpulan informasi yang akurat. Keterangan korban, keluarga, saksi, hingga pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah perlu ditelusuri agar persoalan dapat diketahui secara menyeluruh.

Ia berharap koordinasi antara Pemkot Pontianak, KPAD, dan kepolisian dapat membantu mengungkap dugaan perundungan maupun pelecehan yang terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat.

3. Soroti pengawasan sekolah berasrama

Sekolah Rakyat di Pontianak. (IDN Times/Teri).

Selain mendorong pengusutan kasus, Edi juga menyoroti sistem pengawasan di Sekolah Rakyat yang menerapkan pola pendidikan berasrama. Menurutnya, keberadaan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lingkungan asrama membutuhkan pengawasan khusus.

Perbedaan usia, perkembangan psikologis, dan latar belakang siswa menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kehidupan asrama. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan pembatasan aktivitas.

Edi menilai, pendekatan humanis, pendampingan, serta perlindungan terhadap anak harus menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan berasrama.

“Kalau pengawasannya tidak ketat dan tidak humanis, kondisi ini memang sangat rentan. Anak-anak usia SD, SMP, dan SMA berada dalam masa pubertas yang sangat tinggi. Karena itu, perlu ada penanganan khusus. Kita berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tuturnya.