Gubernur Isran Noor Tak Tuntas Jawab Pertanyaan Tim Pansus IKN

Di ruang dialog, Zainudin Amali sebagai Ketua Pansus langsung membuka perbincangan dengan memperkenalkan anggota legislator yang turut dalam lawatan tersebut. Masing-masing anggota fraksi bertanya mengenai kesiapan Kaltim sebagai ibu kota negara. Diawali dari Zainudin Amali oleh selaku Ketua Fraksi Golkar yang bertanya mengenai persoalan infrastruktur, keadaan lingkungan, aparatur dan regulasi serta geosentris.

“Setidaknya itu yang menjadi tanya kami. Dan nantinya hasil tersebut akan kami sampaikan ke presiden kemudian akan diparipurnakan 30 September mendatang,” terangnya.

Zainudin mengakui, kerja Tim Pansus ini tak terlalu lama sebab pada 30 September nanti seluruh legislator periode 2014-2019 akan berakhir kemudian digantikan periode berikutnya. Otomatis anggota Tim Pansus juga bakal berubah. Itu sebabnya tim ini menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait pemindahan IKN.

“Kami tak hanya melakukan klarifikasi dari pihak Gubernur DKI Jakarta tapi juga Gubernur Kaltim,” imbuhnya.

Anggota Tim Pansus lainnya, Bambang Haryo Soekartono, menerangkan bila 49 ribu hektare lahan di tahap pembangunan awal IKN itu sudah cukup luas namun yang perlu diingat ialah Pemprov Kaltim jangan sampai menggunakan lahan produktif.

“Di Jawa sudah banyak hilang, Kaltim jangan sampai lah,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Bambang tak menampik bila kerja Tim Pansus ini termasuk maraton. Nantinya sesudah berdiskusi dengan Pemprov Kaltim, tahap lanjutannya ialah musyawarah dengan kementerian terkait. Mulai dari sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan serta keamanan.

“Sebab hingga saat ini belum ada kajian mendalam dengan DPR RI termasuk urusan anggaran. Setidaknya legislator dilibatkan,” sebutnya.

Sementara itu, Nur Hayati dari Fraksi PPP turut menimpali, bila agenda pemindahan ibu kota negara ini harus jelas. Jangan sampai masyarakat Kaltim tak dilibatkan dalam prosesnya.

Terutama urusan ekonomi dan sosial, yang erat kaitannya dengan potensi konflik. Pun demikian dengan hutan dan lingkungan. Hutan Bumi Mulawarman ini merupakan salah satu paru-paru dunia.

“Memangkas 40 ribu hektare hutan itu luas, jadi pemerintah harus bisa menggaransi tak merusak hutan atau lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Hetifah dari Fraksi Golkar meminta Kaltim harus waspada. Jangan sampai IKN ini menjadi iming-iming belaka dan bagaimanapun dalam prosesnya Kaltim harus dibantu.

“Pusat harus mengajak pemerintah daerah berkontribusi dalam prosesnya. Jangan menjadi penonton,” sebutnya.

Menjawab sejumlah pertanyaan dari para legislator, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pihaknya telah menyusun peraturan khusus nonkomersial di kawasan seluas 180.000 hingga 250.000 hektare di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pergub itu akan mengunci lahan negara dari para spekulan tanah. Isran menegaskan, urusan lingkungan tak perlu dipersoalkan sebab proses pembangunannya berbasis hutan yang akan merevitalisasi hutan di sekitarnya.

“Misalnya Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Wain yang kini jadi habitat orangutan,” jelasnya.

Untuk urusan ekonomi, lanjut Isran, Kaltim bisa berkontribusi lewat ekspor sebesar Rp254 triliun lebih. Pun demikian ekspor batu bara dan kelapa sawit lewat daerah lain bisa berkontribusi Rp169 triliun lebih.

Walau demikian, kata dia, transfer dana ke 10 kabupaten/kota di Benua Etam hanya Rp20 triliun sementara khusus provinsi Rp4,8 triliun. “Tapi tetap kami mendukung penuh IKN,” imbuhnya.

Belum selesai Isran menjawab pertanyaan dari para legisltor itu, salah satu asisten dari anggota DPR RI mengingatkan soal jadwal terbang ke Jakarta.

Meski begitu Zainuddin Amali, sebagai ketua Tim Pansus, merasa puas dengan jawaban Gubernur Kaltim. Dalam waktu dekat Pansus akan memanggil sejumlah kementerian terkait pemindahan IKN ke Kaltim.