Ini Syarat Mutlak, agar AMAN Mendukung Pembangunan IKN Nusantara

13 Apr 2022, 17:05 WIB

Prosesi tanah dan air Gentong Nusantara di IKN Nusantara, Senin (14/3/2022). Foto YouTube Biro Pers, Media Kepresidenan

Penajam, IDN Times - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Penajam Paser Utara (PPU) mendukung sepenuhnya pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kecamatan Sepaku. Pembangunan IKN Nusantara yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Untuk itu, AMAN punya syarat ditujukan kepada pemerintah, agar mengakui keberadaan masyarakat adat yang bermukim di IKN tersebut.

“Kami AMAN PPU sebetulnya tidak masalah, bahkan memberikan dukungan pemindahan IKN bernama Nusantara ke Sepaku, PPU, namun dengan catatan mengakomodasi hak-hak masyarakat adat di wilayah IKN,” ujar Ketua AMAN PPU Yossi Samban kepada IDN Times, Rabu (13/4/2022).

1. Hingga kini pemerintah belum sahkan RUU terkait perlindungan masyarakat adat

Yossi Samban (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Dibeberkannya, hingga saat ini pemerintah juga belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU terkait perlindungan masyarakat adat termasuk keberadaan lahan ada di PPU. Ini merupakan salah satu hak masyarakat adat termasuk juga identifikasi masyarakat termasuk juga hak lahan adat. Sehingga harapannya pemerintah dapat memperhatikan itu.

“Hal ini menurut kami penting, sehingga dapat menghindari kerugian bagi masyarakat adat atau terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM),” tegasnya.

Untuk diketahui, tambah Yossi, baru-baru lalu Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) telah melakukan komunikasi dengannya. Untuk melakukan pendataan lapangan, apakah ada dampak pelanggaran HAM dalam pembangunan IKN tersebut.

“Mereka (Komnas HAM) datang hanya untuk pendataan saja, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran HAM dalam pembangunan IKN di PPU,” katanya.

2. AMAN PPU minta Komnas HAM sampaikan ke pemerintah terkait hak-hak adat masyarakat

Masyarakat lokal IKN di Penajam Paser Utara (Dok.IDN Times/Istimewa)

Ia menuturkan, AMAN PPU juga meminta kepada Komnas HAM untuk menyampaikan ke pemerintah terkait hak-hak adat masyarakat di wilayah IKN Nusantara tersebut. Sehingga ketika pembangunan IKN telah berjalan hak-hak masyarakat adat tetap terjaga.

“Kami minta Komnas HAM menyampaikan usulan atau aspirasi AMAN dan masyarakat adat tersebut kepada pemerintah pusat,” ungkap Yossi.

Masyarakat adat di sini adalah masyarakat lokalnya dilihat dari peta wilayah dan sosial budayanya, di mana kini belum diakomodasi pemerintah. Sehingga AMAN mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU perlindungan adat menjadi UU.

3. Indikasi pelanggaran HAM sudah ada dalam proses pembangunan IKN

Patok IKN di titik 13 di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (IDN Times/Ervan)

Menurutnya, saat ini indikasi pelanggaran HAM sudah ada dalam proses pembangunan IKN tersebut, terlihat telah dipasangnya patok batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dilakukan tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

“Ini baru indikasi jadi belum terjadi, mereka baru melakukan sosialisasi setelah ada reaksi dari masyarakat, sehingga dinilai terlambat. Oleh karena itu, kami imbau pemerintah bisa lebih jeli serta peduli dalam melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan lahan milik masyarakat,” pintanya.

Dalam pertemuan dengan Komnas HAM, ketika itu menghimbau kepada masyarakat agar menyampaikan atau melaporkan jika dalam pembangunan IKN nanti, ada kejadian pelanggaran HAM.

“Tentu kami tidak menginginkan terjadinya pelanggaran HAM saat pembangunan IKN itu berjalan. Bahkan meminta kepada kepala Badan Otorita lebih memperhatikan masyarakat yang mungkin saja terdampak kelak,” pungkasnya.