Kalau Bukan Sekarang, Kapan? Kaltim Gaspol Bangun 367 Dapur Gizi
Samarinda, IDN Times - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal makanan, tapi bentuk investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Kaltim.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi MBG 2025 secara daring dari Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (5/8/2025). Acara ini juga dirangkai dengan High Level Meeting TPID, TP2DD, serta penyerahan Paritrana Award 2025.
Hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Deputi Badan Gizi Nasional Dr. Nyoto Suwignyo, serta para bupati dan wali kota se-Kaltim.
“Kami yakin, investasi gizi hari ini akan mencetak generasi unggul dan sehat di masa depan,” tegas Gubernur Harum dalam akun Instagram Pemprov Kaltim.
1. Edukasi dan kolaborasi jadi kunci
Gubernur Harum menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus menyentuh aspek edukasi, partisipasi, dan kolaborasi, bukan sekadar soal logistik.
Pemprov Kaltim akan memperluas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengoptimalkan dapur sekolah, serta memanfaatkan lahan milik Pemda.
Selain itu, peran orang tua, guru, dan komunitas sekolah dianggap krusial untuk memastikan keberlanjutan program ini.
“Gizi bukan sekadar makanan, tapi juga soal pengetahuan, kebiasaan, dan budaya hidup sehat,” tambahnya.
2. Konsumsi pangan lokal
Pemprov juga mendorong penggunaan pangan lokal dalam menu MBG, sekaligus melibatkan UMKM, petani, dan nelayan sebagai mitra strategis.
“Kita ingin bentuk pola konsumsi sehat, mandiri, dan adaptif berbasis lokal,” ujar Harum.
Program ini diproyeksikan menyasar 1,1 juta penerima manfaat, dengan kebutuhan pembangunan 367 SPPG baru. Karena itu, percepatan pembangunan dapur sekolah, penyediaan bahan pangan lokal, dan sinergi lintas OPD serta pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan.
“Jangan tunggu perintah pusat. Tanggung jawab masa depan anak-anak ada di pundak kita,” tegas Harum.
3. SPPG aktif di Kaltim
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, melaporkan bahwa saat ini baru beberapa daerah yang memiliki SPPG aktif, antara lain:
Samarinda: 8 unit
Kutai Kartanegara: 6 unit
Balikpapan: 3 unit
Paser & Bontang: masing-masing 2 unit
Sementara lima kabupaten lainnya masih belum memiliki SPPG aktif.
Untuk penyediaan lahan, sejumlah kabupaten/kota sudah memanfaatkan lahan Pemda. Namun, Kota Bontang tercatat belum menyediakan lahan khusus untuk pengembangan SPPG.
