Kaltim Dorong Pertambangan Beralih ke Energi Rendah Emisi

10 Jul 2025, 05:00 WIB

Ilustrasi upaya rehabilitasi lahan bekas tambang PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dok resmi PT Vale Indonesia

Samarinda, IDN Times - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan batu bara menuju energi rendah emisi.

"Kami mulai mengarahkan sektor pertambangan ke hilirisasi dan industrialisasi," kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Mardiyatno diberitakan Antara, di Samarinda, Rabu (9/7/2025).

Langkah ini mencakup pengembangan gasifikasi batu bara dan integrasinya dengan industri lain untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperluas manfaat ekonomi di sekitar wilayah tambang.

1. Komitmen pertambangan yang bertanggung jawab

Sebuah Truk Tambang Berlatar Belakang Hitam Putih (pixabay: Nyamdorj)

Pemprov Kaltim juga menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) dalam membangun industri tambang yang bertanggung jawab.

“Kami mendukung pembangunan sektor tambang yang transparan, berdaya saing global, peduli lingkungan, serta berorientasi pada transisi energi rendah karbon,” ujar Arief.

Ia menekankan pentingnya peran perusahaan tambang dalam pembangunan pascatambang, termasuk pengelolaan reklamasi, penataan lahan bekas tambang agar kembali fungsional, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal.

2. Transformasi Kaltim ke depan

ilustrasi hutan (unsplash.com/Geranimo)

Menurut Arief, Kaltim kini tengah bertransformasi menjadi provinsi yang modern, hijau, dan inklusif. Karena itu, sektor pertambangan diharapkan beroperasi dalam koridor tata kelola yang baik, dengan menjunjung keterbukaan, pelibatan masyarakat, dan kepastian hukum.

“Kami ingin kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan asosiasi seperti APBI terus diperkuat—terutama dalam harmonisasi regulasi, penegakan aturan, percepatan perizinan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan,” tambahnya.