- Manajemen diminta menetapkan bahwa bisnis drilling dan kemampuan operasional PDSI merupakan aset strategis negara yang tidak boleh diubah kepemilikannya secara sembarangan.
- Setiap aksi korporasi yang dinilai berpotensi mengurangi kendali negara atas aset strategis migas diminta untuk dibatalkan.
- Manajemen diminta membuka secara transparan dampak rencana peleburan tersebut terhadap kendali negara dalam jangka panjang.
- Program streamlining harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan energi, bukan sebaliknya.
Karyawan Menolak PDSI Melebur Masuk El Nusa, Ini Empat Tuntutan SP
Kota Balikpapan
Intinya Sih
- SP Mathilda-FSPPB menolak penggabungan PDSI ke Elnusa Tbk dalam program perampingan anak usaha Pertamina karena dinilai berpotensi memengaruhi kendali negara atas aset hulu migas.
- Serikat menilai efisiensi tetap diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan kemampuan strategis PDSI, termasuk engineering, teknologi pengeboran, 58 rig, serta pusat pelatihan di Indramayu.
- SP Mathilda-FSPPB menuntut pembatalan aksi yang mengurangi kendali negara, penetapan bisnis drilling sebagai aset strategis, transparansi dampak jangka panjang, dan streamlining yang memperkuat kedaulatan energi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Balikpapan, IDN Times -Serikat Pekerja Mathilda yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke PT Elnusa Tbk sebagai bagian dari program streamlining atau perampingan anak usaha Pertamina.
Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB, Sugirianto, menilai rencana tersebut bukan sekadar persoalan efisiensi dan restrukturisasi bisnis. Penggabungan PDSI ke perusahaan terbuka, menurut dia, berpotensi memengaruhi kendali negara terhadap aset dan kemampuan strategis di sektor hulu minyak dan gas.
"Salah satu yang sangat mencolok dan berbahaya adalah rencana penggabungan urat nadi hulu migas kita, yaitu PT PDSI ke dalam entitas perusahaan terbuka PT Elnusa Tbk," kata Sugirianto di Kantor SP Mathilda, Kawasan Panorama, Balikpapan, Senin (14/9/2026).
1. Poin utama diperjuangan karyawan
Ketua Umum SP Mathilda-FSPPB, Sugirianto, Senin (14/9/2026). (IDN Times/Sri Wibisono) Giri menegaskan, serikat pekerja tidak menolak upaya Pertamina melakukan efisiensi dan penyederhanaan struktur perusahaan. Pemangkasan fungsi yang tumpang tindih dan pengurangan biaya tidak produktif, menurutnya, dapat dilakukan untuk memperkuat perusahaan.
Namun, ia menilai efisiensi tidak boleh mengorbankan penguasaan negara atas kemampuan strategis di sektor energi.
Giri menyoroti perbedaan status PDSI dan Elnusa. Menurutnya, PDSI saat ini sepenuhnya berada di bawah kepemilikan Pertamina, sedangkan Elnusa merupakan perusahaan terbuka dengan saham yang juga dimiliki publik.
Meski Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas Elnusa yakni 51 persen dan sisanya milik publik, Giri menilai penggabungan tersebut tetap perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut arah pengelolaan bisnis strategis di sektor hulu migas.
"Efisiensi adalah alat, namun kedaulatan energi adalah kepentingan strategis nasional. Jangan pernah jadikan efisiensi sebagai pintu masuk bagi privatisasi terselubung. Jangan biarkan hitung-hitungan kertas merenggut kendali negara," tegasnya.
2. Potensi strategis PDSI di masa depan
Jumpa press conference SP Mathilda Kalimantan di Balikpapan, Senin (14/9/2026). (IDN Times/Sri Wibisono) SP Mathilda-FSPPB menilai engineering, teknologi, dan drilling atau pengeboran merupakan kemampuan inti Pertamina di sektor hulu migas yang tidak dapat diperlakukan semata sebagai fungsi bisnis biasa.
Menurut Giri, sumber daya manusia PDSI memiliki kemampuan dan pengalaman dalam teknologi pengeboran migas, termasuk pengoperasian 58 rig di dalam dan luar negeri. Terdapat pula lokasi training centre teknik pengeboran minyak terbaik di Indonesia terletak di Indramayu Jawa Barat.
"Engineering, teknologi dan drilling adalah kunci utama, kemampuan inti, kedaulatan kita di hulu migas. Kemampuan strategis ini bukanlah pemborosan yang bisa dipangkas sembarangan," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan pihak yang nantinya akan memegang kendali terhadap bisnis strategis tersebut jika restrukturisasi dan penggabungan PDSI ke Elnusa direalisasikan.
3. Tuntut rencana pembatalan penggabungan PDSI ke El Nusa
Kilang Pengolahan Minyak PT Pertamina Balikpapan, Senin (14/9/2026). (IDN TImes/Sri Wibisono) Atas dasar tersebut, SP Mathilda-FSPPB menolak rencana streamlining PDSI ke dalam Elnusa Tbk. Serikat pekerja juga meminta manajemen Pertamina memberikan batas yang jelas mengenai aset dan kemampuan operasional yang dianggap strategis bagi negara.
Ada empat tuntutan yang disampaikan SP Mathilda-FSPPB.
Ia menambahkan, penyederhanaan struktur Pertamina seharusnya tetap menjaga kekuatan kemampuan inti perusahaan sekaligus memperkuat integrasi rantai bisnis energi dari hulu hingga hilir.
"Pertamina harus menjadi perusahaan yang ramping strukturnya, kuat kemampuannya, terintegrasi rantai bisnisnya, dan berdaulat penuh di tangan negara," pungkasnya.
