Ketua PMI Kalbar Kampanye di Sekolah, Bawaslu Telusuri Video Viral

Di dalam video tersebut, tampak sejumlah siswa duduk di lapangan sekolah, sementara Lismaryani berorasi mengajak para siswa untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 pada pilkada mendatang.

"Yang terbaik dan sudah terbukti, sekolah ini dibangun oleh gubernur sebelumnya. Dinas Provinsi yang membangun sekolah ini. Ini menunjukkan bukti bahwa adik-adik bisa menentukan pilihannya," ujar Ketua PMI Kalbar dalam video tersebut.

Tak hanya itu, Lismaryani terus menyampaikan orasi dengan ajakan yang jelas mengarahkan pilihan kepada calon gubernur nomor urut 1. Di saat bersamaan, Kadisdikbud Kalbar, Rita Hastarita, terlihat berdiri di depan para siswa dan mendengarkan orasi tersebut.

"Sudah memilih? Tentukan pilihannya. Siapa yang sudah terbukti? Nomor 1 ya. Sudah terbukti, Dinas Pendidikan yang membangun saat jaman Gubernur nomor 1," lanjutnya.

Terkait insiden ini, Barisan NKRI (Norsan-Krisantus) melaporkan dugaan pelanggaran pilkada yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Bawaslu Kalimantan Barat. Laporan tersebut dilayangkan setelah video viral tersebut mencuat di media sosial pada Senin (7/10/2024).

Juru bicara Barisan NKRI, Shirat Nurwandi, menyebutkan bahwa bukti pelanggaran yang dilaporkan diambil dari berbagai platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan ASN, dalam hal ini Kadisdikbud Kalbar, yang diduga memfasilitasi kegiatan kampanye terselubung di sekolah.

"Ibu Rita Hastarita ini adalah ASN yang seharusnya netral, namun dalam video terlihat adanya sosialisasi terselubung yang jelas mengarah pada salah satu pasangan calon gubernur nomor urut 1," jelas Shirat.

Menanggapi laporan tersebut, Komisioner Bawaslu Kalbar, Uray Juliansyah, menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri dan mendalami video yang viral tersebut. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran, pihak Bawaslu Kalbar akan segera memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Video yang sekarang viral, yang memperlihatkan Ketua PMI Kalbar diduga melakukan kampanye di lingkungan pendidikan, sedang kami dalami. Jika memang ada indikasi pelanggaran, kami akan memproses sesuai mekanisme," tegas Uray pada Rabu (9/10/2024).

Bawaslu Kalbar juga akan mengkaji dugaan pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, serta ketidaknetralan ASN. "Semua aspek sedang kami kaji, dan proses penelusuran sedang berlangsung," pungkasnya.